Tujuan Penambahan Modal Agar Bank Kalteng Mampu Bertahan

KBRN, Palangka Raya : DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna ke 7, Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020, sekaligus Rapat Paripurna ke 1 Pembukaan Masa Persidangan III  tahun sidang 2020 dengan agenda pidato pengantar Gubernur Kalteng terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalteng.

Dalam pidatonya, Pemerintah Provinsi Kalteng yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya menegaskan, di masa sekarang ini, persaingan perbankan semakin ketat, tidak hanya persaingan sesama bank saja, tapi juga lembaga non perbankan. 

Selain itu, perbankan juga dituntut mampu menerapkan pelayananan digital yang bervariatif dan canggih. Untuk itu bank kalteng yang saat ini masuk dalam buku dua, sangat perlu melakukan tindakan nyata agar dapat bertahan di tengah persaingan, sehingga dapat meningkatkan penilaian dan kepecayaan dari masyarakat. 

"Salah satu agar bisa bertahan dari persaingan ketat ini dengan tersedianya permodalan yang sangat kuat," tambah Wagub, Senin (7/9/20).

Oleh sebab itu kata wakil gubernur, khusus untuk bank milik pemerintah daerah, wajib memenuhi modal inti minimum paling lambat tanggal  31 Desember tahun 2024.  

Dalam peraturan pemerintah nomor 12  tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ditambahkan wakil gubernur, disebutkan, bahwa setiap penyertaan modal pemerintah daerah wajib dituangkan, dalam perda sebelum persetujuan bersama, antara gubernur dan DPRD atas Reperda atas APBD.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno menyebut, kebijakan pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19, telah banyak menyita wakut serta biaya, sehingga APBD tahun 2020, dialihkan ke kegiatan penanganan covid. 

"Sehingga DPRD mendorong agar eksekutif, dapat secara proaktif, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kebijakan terkait pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.          

 Wiyatno mengakui,  dalam rentan tanggal  15 Juni hingga 7 September, masih ada agenda penting tidak  sesuai jadwal, namun menurutnya, sudah ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanankan diantaranya, pengesahan Raperda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan, Pembahasan Raperda Penyertaan Modal Pemprov pada PT Bank Kalteng, pengawasan pelaksanaan bantuan sosial pemprov oleh pansus DPRD dan kunjungan kerja ke daerah perbatasan di Kabupaten Bartim serta kunjungan ke Desa Laman Kinipan, Kabupaten Lamandau terkait pemasalahan hutan adat dan perusahaan sawit. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00