2000 Pelaku UMKM Kota Palangka Raya Diusulkan Mendapat Bantuan Modal Usaha

KBRN,Palangka Raya : Pemerintah Pusat akan mengucurkan bantuan  modal kerja sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku UMKM. Bantuan produktif tersebut diberikan kepada 12 juta pelaku usaha untuk membangkitkan lagi sektor UMKM setelah dihantam pandemi virus covid-19.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Palangka Raya, Rawang mengatakan tahun 2020 ini pihaknya telah mengusulkan 2000 pelaku UMKM Kota untuk mendapat bantuan modal Kerja yang merupakan program Kementrian Koperasi dan UKM Pusat Direncanakan Pemerintah Pusat akan menyalurkan bantuan secara bertahap. Untuk tahap awal, jumlah penerima ditargetkan sebanyak 9,1 juta pelaku UMKM dengan total anggaran Rp22 triliun. Saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Palangka Raya sedang menginput data terkait usul dan permohonan UKM sehingga bantuan usaha ini khusus untuk Mikro Kecil namun Disperindag Kota juga melibatkan Usaha Kecil dan Menengah dengan batas omset 50 juta Rupiah, dan pedagang kecil diatas 50-500 juta rupiah sementara itu omset diatas 500 hingga 10 juta adalah bagi pelaku usaha menengah tidak diusulka.Namun bantuan diusulkan bagi para PKL penjual pentol,tahu,juga warung makan kecil.

 “ Saat ini kami masih melakukan pengusulan bagi para pelaku UKM agar dapat memperoleh bantuan modal kerja dari pusat,” kata Rawang

Sementara itu Marni pedagang jamu dan pentol kepada rri belum tahu kalau ada bantuan dari Kementrian Koperasi dan UKM Pusat tersebut jika ia dapat memperoleh bantuan hal ini cukup membantu usahanya yang memerlukan modal 500 ribu perhari dan omset perbulan 10 juta rupiah perbulan.

" Saya sampai saat ini masih belum tahu, tapi akan saya tanyakan nanti kepada Disperindag Kota," terang Marni

Pemerintah memberikan syarat untuk mendapatkan bantuan modal kerja Rp2,4 juta merupakan pelaku UMKM, warga negara Indonesia (WNI), memiliki nomor induk kependudukan (NIK), mempunyai usaha mikro dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampiran.

Penerima bantuan bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, serta pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Sementara, pelaku usaha yang mendapatkan bantuan harus melalui usulan dari lembaga pengusul.

Lembaga yang dimaksud, antara lain dinas yang membidangi koperasi dan UMKM provinsi dan kabupaten/kota dan koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. kemudian, kementerian/lembaga, perbankan, perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang terdiri atas BUMN dan badan layanan umum (BLU).

Pemerintah juga akan menggunakan sumber data dari beberapa lembaga, seperti Dinas Koperasi dan UKM, koperasi yang telah disahkan badan hukumnya, OJK, perusahaan pembiayaan pemerintah, BLU, dan Himpunan Bank Milik Negara -Himbara) Penyalurahan program bantuan ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 2020 dan akan bergulir hingga 31 Desember 2020.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00