Penyaluran Dana Bantuan Sosial Covid-19 Diawasi APIP dan APH

KBRN, Palangka Raya: Dana pemerintah yang dialokasikan untuk Bantuan Sosial bagi warga terdampak Covid-19 mendapat pengawasan dari berbagai pihak. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Sapto Nugroho, mengatakan selaian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), penggunaan dana Bansos pada masa pandemi Covid-19 juga diawasi pihak eksternal termasuk Aparat Penegak Hukum.

“Kalau ada penyelewengan dan segala macam pasti kami laporkan. Tidak mungkin tidak. Kan ini dipantau APH juga, bukan hanya APIP saja, maupun internal eksternal. Tapi kan ada juga APH, kita juga konsultasi sama APH, nggak main-main. Kalau saya nggak main-main. Mana yang bisa dipakai silakan, yang nggak bisa dipakai jangan. Karena kita ada acuannya. Makanya kita ada pendampingan dari BPKP,” ujar Sapto, Selasa (30/6/2020). 

Sapto menambahkan pemerintah daerah juga telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan dana Bansos melalui Aplikasi Jaga Bansos.

Selama ini pemerintah pusat telah memberikan bansos regular berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan adanya pandemi Covid-19, cakupan penerima bantuan diperluas. Bahkan, pemerintah juga memberikan bantuan berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bansos Sembako melalui Kementrian Sosial.

Pemberian Bantuan Sosial juga dilakukan Pemerintah Provinsi yang bersumber dari realokasi APBD. Total dana Bansos tunai yang digelontorkan Pemprov Kalteng untuk tahap pertama sebesar Rp 90,3 milyar rupiah lebih bagi 180.747 kepala keluarga.

Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Budi Santoso, mengatakan penyaluran bantuan sosial tunai di tiap kabupaten/kota se-Kalteng turut dipantau petugas dari Dinas Sosial baik dari kabupaten maupun provinsi.

“Kan itu kalau pembagian ada Bhabinkamtibmas, Bhabinsa memantau di situ. Komplit. Kadang-kadang wartawan semuanya. Kalau mau memantau silakan, kalau ada kekurangberesan silakan laporkan,” ujarnya.

Budi mengatakan keluarga penerima manfaat dipastikan menerima dana sesuai jumlah yang ditentukan yakni sebesar Rp 500 ribu. Apabila ada pengurangan atau pungutan, lanjut Budi, masyarakat dapat melapor kepada pihak yang berwajib.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00