Pemda di Seluruh Kalteng Didorong Bentuk TPAKD

KBRN, Palangka Raya: Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota didorong segera membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) paling lambat tanggal 15 Desember 2022. 

Hal tersebut disampaikan Deputi Direktur Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, Rose Dian Sundari, saat Rapat Koordinasi Semester l TPAKD se-Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (4/7/2022) di Palangka Raya.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan SE Mendagri tanggal 15 Desember 2021 tentang pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang salah satunya memandatkan semua pemerintah daerah membentuk TPAKD paling lambat satu tahun sejak SE Mendagri ini terbit.

"Ini mungkin yang bisa mendorong bapak/ibu untuk bisa segera membentuk TPAKD karena memang visi dan misinya itu mulia sebetulnya adalah untuk mendorong ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di daerah yang tujuannya adalah untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Leonard S. Ampung, saat membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, mengimbau kepada kabupaten yang belum agar segera melakukan pembentukan TPAKD paling lama bulan Desember 2022 sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 900/7105/SJ tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

"Alhamdulillah, selama tahun 2022 hingga bulan Juni 2022 telah terdapat 4 kabupaten yang telah melaksanakan pengukuhan TPAKD, yaitu Kabupaten Lamandau, Gunung Mas, Murung Raya, dan Barito Timur. Kemudian, ada 1 Kabupaten yang telah membentuk TPAKD, tapi belum dikukuhkan, yakni Kabupaten Pulang Pisau. Saya berharap pengukuhan dapat dilaksanakan sesegera mungkin, agar program kerja yang telah disusun pada rapat koordinasi tingkat Kabupaten segera terlaksana dengan baik," kata Leonard saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah, sudah terbentuk 13 TPKAD Provinsi dan Kabupaten/Kota, artinya masih ada dua kabupaten yang belum melaporkan pembentukan TPKAD. 

Lebih lanjut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kalteng menyampaikan harapan agar TPAKD ini dapat terbentuk di seluruh kabupaten/kota, sehingga koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan dalam rangka meningkatkan akses keuangan dan pengetahuan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan dapat berjalan lebih lancar. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar