YLKI Minta Pemda Tindaklanjuti Kebijakan Pusat Terkait Minyak Goreng Satu Harga

KBRN, Palangka Raya: Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan minyak goreng satu harga per 19 Januari 2021 lalu guna membantu meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga minyak goreng akibat melonjaknya harga CPO dunia.

Hingga saat ini penjualan minyak goreng satu harga di Palangka Raya hanya dilakukan di ritel modern. Sementara pedagang di pasar tradisional masih menjual sesuai harga sebelumnya yakni Rp 20-21 ribu per liter. 

Ketua Pelaksana Harian Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalimantan Tengah, Arniansyah, mengharapkan kebijakan pemerintah pusat terkait minyak goreng satu harga dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah. 

Menurutnya, pemerintah daerah harus mengawasi betul agar jangan sampai ada permainan terhadap subsidi pemerintah tersebut. Kepolisian juga diharapkan dapat menindak tegas dengan UU Tipikor apabila ada penyalahgunaan subsidi pemerintah. 

“Ya mengambil keuntungan kita nggak tahu kan dia udah mendapatkan subsidi tapi dia masih menjual seolah belum mendapatkan subsidi itu pertama. Kedua, sudah tahu disubsidi tapi dia tetap menjual tidak subsidi. Seharusnya pemerintah daerah cepat mensosialisasikan bagaimana caranya agar para pedagang itu cepat mendapat subsidinya. Supaya pedagang tidak dirugikan dan masyarakat juga mendapatkan yang menjadi keinginan dari pemerintah pusat,” ujarnya ketika dihubungi RRI, Senin (24/1/2022). 

Lebih lanjut Arniansyah mengatakan harga minyak goreng yang tinggi mempengaruhi kenaikan harga bahan makanan jadi dan pengeluaran rumah tangga juga melonjak. 

Menurut Arniansyah, waktu enam bulan untuk pemberian subsidi bagi masyarakat sebenarnya tidak cukup. Kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan secara ekonomi tidak dapat hanya dipulihkan dengan membantu subsidi minyak goreng selama enam bulan. 

Ketua Pelaksana Harian Sekretaris YLKI Kalteng ini menambahkan pemerintah harus meminta pengusaha minyak goreng agar ikut membantu masyarakat melalui program CSR. Menurutnya, pengusaha seharusnya tidak perlu lagi terus-menerus diberitahukan pemerintah untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar