Cegah Mahasiswa Putus Kuliah di Masa Pandemi, Bantuan UKT Kembali Diberikan

KBRN, Palangka Raya: Pemerintah melanjutkan program bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Bantuan UKT/SPP semester gasal tahun 2021/2022 ditujukan bagi mahasiswa aktif yang bukan penerima KIP Kuliah/Bidikmisi maupun program beasiswa lainnya. 

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XI, Udiansyah, mengatakan total kuota bantuan UKT/SPP untuk mahasiswa di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI sebanyak 6.789 mahasiswa.

“Distribusinya terutama diutamakan kepada yang mau menyelesaikan studinya itu yang diutamakan. Tapi kalau misalkan itu nggak cukup boleh turun semester tujuh misalnya kemudian turun lagi ke semester lima. Itu sistem prioritasnya,” tuturnya dalam jumpa pers beberapa waktu lalu. 

Udiansyah menjelaskan bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan untuk pembayaran UKT atau SPP 1 (satu) semester yaitu semester gasal tahun akademik 2021/2022. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT /SPP at cost dengan besaran maksimal sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa yang didukung oleh dokumen yang valid. 

Syarat penerima bantuan UKT yakni mahasiswa yang berasal dari daerah yang terdampak langsung bencana alam, mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan, atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp 4 juta atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750 ribu per anggota keluarga. Diharapkan, bantuan UKT dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang benar-benar memerlukan. 

Sebelumnya disampaikan bahwa bantuan KIP kuliah bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Kalteng cukup banyak yang belum terserap. 

Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Bulkani, mengatakan kendala mahasiswa dalam mengakses bantuan yang disediakan salah satunya terkait pendataan. 

“Mereka sudah mau daftar di PTN atau PTS begitu di link kan ternyata dia tidak terdata di DTKS sehingga tidak bisa terkoneksi dia. Sedangkan mereka mau mendaftarkan diri dalam DTKS itu tidak bisa karena itu ada periodesasinya,” ungkapnya.

Menurutnya, penting koordinasi antara Kemdikbudristek dengan Kementrian Sosial untuk menyatukan data agar mahasiswa yang mendapat bantuan memang dari keluarga yang memerlukan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00