Masih Situasi Pandemi, Pajak Pendidikan dan Sembako Terlalu Terburu-buru

KBRN, Palangka Raya : Terkait bocoran rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa pendidikan dan sembako, menadapat tanggapan dari Pengamat Hukum Muda yang juga Anggota Lembaga Bantuan Hukum Penegak Hukum Rakyat Indonesia, Enrico Tulis, Kamis (17/6/21).

Menurut Enrico Tulis, seharusnya pemerintah saat ini membantu sektor pendidikan dan sembako, pasalnya masih terdampak pandemi virus Covid-19.

Penarikan PPN terhadap dua sektor tersebut lanjut Enrico Tulis sangatlah terburu-buru, lantaran rentan menimbulkan permasalahan baru yang menyangkut keuangan dan perekonomian masyarakat luas.

Dalam kondisi seperti saat ini saja kata Enrico Tulis, masyarakat masih terus berjuang agar bisa keluar dari situasi sulit. Namun secara tiba-tiba, muncul isu PPN untuk jasa pendidikan dan sembako.

"Pendidikan merupakan amanat dari konstitusi UUD 1945 pasal 31 yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib menjamin pendidikan di Indonesia. Nah pasti mencederai konstitusi itu sendiri apabila pendidikan dikenakan pajak," ujarnya.

Begitu juga dengan sembako. Enrico Tulis menambahkan, masyarakat tentu akan mengalami kesulitan lagi dari segi keuangan dan ekonomi.

Bahkan nantinya condong menimbulkan inflasi karena kemungkinan masyarakat menengah ke atas akan memborong sejumlah kebutuhan pokok.

"Lantaran dari dampak penerapan PPN tersebut, sehingga masyarakat yang memiliki rezeki berlebih, memborong lalu kehabisan stok di pasaran dan terjadi penumpukan barang oleh masyarakat yang memborong itu," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00