Bersengketa Tanah, Paguyuban Ronggo Warsitan Gugat Pidana Dokumen Palsu

KBRN, Palangka Raya : Paguyuban kedaerahan Klaten di Kota Palangka Raya, Ronggo Warsitan akhirnya memilih mengajukan gugatan perdata dan pidana atas kepemilikan 200 hektar tanah di Jalan Hiu Putih. Tanah ini hingga kini menjadi polemik dan sengketa walaupun kedua kubu telah mengajukan bukti kepemilikan yang dianggap sah.

Kubu Ronggo Warsitan akhinya menggugat kepemilikan verklaring yang baru muncul pada tahun 2010 dengan mengajukan bukti kepemilikan sertifikat tanah yang sudah diakui BPN melalui sertifikat yang dikeluarkan tahun 1999.

Kepada RRI, pendamping dari kubu paguyuban Ronggo Warsitan, Men Gumpul Cilan Muhamad, Minggu, (07/03/2021) mengaku paguyuban yang menaungi warga Klaten  di Palangka Raya tersebut telah memperjuangkan tanah sengketa tersebut sejak tahun 1995 dan mengaplingnya serta mengusulkannya pada tahun 1998 hingga pada akhirnya pada tahun 1999 diterbitkan sertifikat.

Pada tahun 2010 , tanah itu kemudian diusik dengan dalih tanah verklaring milik sejumlah orang. Namun kubu Ronggo Warsitan tak mau tinggal diam, pada akhirnya mereka menggugat kepemilikan verklaring tersebut yang dianggap sudah tumpang tindih dan tidak sesuai aturan yang sah.

Men Gumpul meminta verklaring tersebut harus dirampas untuk kemudian diuji forensik di Mabes Polri dan Surabaya. Men Gumpul mengungkap saat ini Paguyuban Ronggo Warsitan sudah menaungi 150 sertifikat  di atas tanah 200 hektar di Jalan hiu Putih yang bermasalah tersebut.

“Selain juga kubu Ronggo Warsitan juga mengajukan perkara pidana dengan gugatan yakni penggunaan dokumen palsu untuk menguasai tanah milik orang lain”, jelasnya.

Sementara itu seorang akademisi Univesitas Palangka Raya, Miar Bakar menyebut, perkara sengketa tanah ini memang semakin meresahkan masyarakat. Dengan itu, perlu adanya keseriusan dan keterlibatan aparat untuk bertindak adil dan menegakkan hukum sesuai bukti yang dimiliki.

“Saya  meminta masyarakat yang memiliki tanah luas yang tidak terurus untuk mematok dan juga menggarapnya sebagai tanah peternakan, perkebunan atau pertanian”, jelasnya.

Perkara sengketa dan saling serobot tanah kini semakin marak di Kota Cantik. Di samping di satu sisi maraknya praktek mafia dan premanisme yang kemudian berdalih dan menggunakan beragam cara untuk menguasai tanah ini. Dengan demikian masyarakat harus betul betul memperkuat aspek legalitas dan keabsahan tanahnya jika tak ingin dirampas oleh orang lain. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00