Walhi Kalteng Desak Pemerintah Evaluasi Perijinan Perusahaan Perusak Hutan

KBRN, Palangka Raya : Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah menyarankan instansi terkait, dapat mengevaluasi semua proses perijinan yang berpotensi merusak sumber daya alam, karena dampaknya saat terjadi cuaca ekstrem, bencana banjir tidak bisa terelakkan

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalteng Dimas Novian Hartono menyebut, sebanyak 80 persen lebih kawasan hutan di kalteng sudah berubah fungsi menjadi areal perkebunan, akibatnya resapan air berkurang, dan rawan terjadi tanah longsor.

“Kita miris melihat kondisi hutan di Kalteng, kerusakannnya begitu parah, predikat sebagai paru paru dunia telah dirusak oleh banyaknya alih fungsi lahan,” kata Dimas kepada RRI Rabu (21/1/21)

Lebih jauh kata Dimas, berbagai bencana yang terjadi di tanah air,  hendaknya  dijadikan renungan bagi pemerintah daerah dan segera merevisi perijinan guna menyelamatkan fungsi hutan dengan sebenar benarnya,  mengingat munculnya bencana banjir, tanah longsor akibat ulah tangan jahil manusia.   

Sementara itu, berdasarkan perkiraan Kasi Data Dan Informasi BMKG Palangka Raya Anton Budiono, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kalteng, masih akan terjadi hingga bulan Maret, biasanya munculnya cuaca ekstrem ditandai dengan awan colonembus disore dan malam hari.

“Kepada masyarakat yang berada di bantaran sungai dan daerah  rawan bencana, kami imbau dapat mempersiapkan diri dan waspada serta melakukan evakuasi di daerah yang lebih aman, mengingat potensi banjir bisa saja terjadi secara tiba tiba dan kami satu jam sebelum bencana, akan mengeluarkan peringatan dini,” tegas Anton Budiono.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00