Disdik Kalteng Siapkan Rumusan Pergub soal PPDB Zonasi

KBRN, Palangka Raya : Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah akhirnya bersiap untuk merumuskan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah soal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB untuk SMA, SMK dan SLB di Provinsi Kalimantan Tengah tahun pelajaran 2020/2021 terutama soal system zonasi. Guna mempertajam dan mematangkan draf peraturan gubernur ini, Dinas Pendidikan juga telah menggalang sejumlah elemen seperti media massa, LPMP,Ombudsman , KPAI , Kantor Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Mofit Saptono , Selasa (01/12/2020) mengatakan, semangat dari permendikbud no. 44 tahun 2019 soal penerimaan peserta didik baru yang utama adalah melalui jalur zonasi . Prinsip ini harus dipegang agar jangan sampai sekolah tidak bisa mengakomodasi masyarakat di sekitar sekolah tersebut apalagi termasuk golongan  kelaurga miskin. Dengan zonasi ini diharapkan sekolah tidak lagi mencari murid yang pintar dan kaya tapi sekolah harus membuat murid dan siswa menjadi pintar. Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah soal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ini ini diutamakan adalam jalur zonasi kemudian disusul jalur afirmasi, perpindahan orang tua dan jalur  prestasi. Disebutkan Mofit , system zonasi ini nantinya akan ikut mereduksi  pola pikir dan label sekolah unggulan dan sekolah favorit. Selain  juga akan menghilangkan kondisi sekolah yang kekurangan murid dan sekolah yang kebanyakan kelas.

“Nantinya peraturan gubernur ini juga akan didisposisikan kepada dinas pendidikan kabupaten kota untuk dirumuskan lagi menjadi regulasi di wilayah tersebut,” jelasnya.

Sementara itu Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah I Wayan Sarman menambahkan, penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara objektif , akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan. Dalam penerimaan peserta didik baru juga harus memenuhi asaz keadilan karna setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Regulasi penerimaan siswa didik baru ini nantinya akan mengatur zonasi yang 50 persen prosentasenya harus berasal dari anak yang tinggal di lingkungan sekolah, kemudian sekurangnya 15 persen dari keluarga tak mampu. Sisanya lagi adalah perpindahan orang tua dan jalur prestasi. Diharapkan regulasi ini nantinya bisa dipahami dan imenegerti dengan baik tujuan, manfaat dan misi bagi anak didik dan dunia pendidikan sendiri. (NATA).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00