Kejati Kalteng Masih Tangani Perkara Korupsi Kasus Lama

KBRN, Palangka Raya: Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang menjadi salah satu penyebab terjeratnya Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Eddy Prabowo dalam kasus korupsi. Di Kalimantan Tengah, kasus-kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi juga kebanyakan berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Rustianto, mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menangani perkara korupsi terkait penyalahgunaan wewenang baik oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun instansi pemerintah.

“Kalau untuk tipikor yang ditangani selain di Muara Teweh, ada juga kasus di kuala kapuas PDAM kemudian kasus sumur bor yang  se-Kalteng itu sedang kami tangani juga. Masih dalam tahap penyidikan, ada yang sedang tahap penuntutan,” kata Kasi Penkum Kejati Kalteng kepada RRI, Senin (30/11/2020).

Rustianto menjelaskan Kejati Kalteng saat ini sedang menangani pengembangan dari perkara lama yakni kasus korupsi pembangunan run way landasan pacu Bandara Muhammad Sidik Muara Teweh. Saat ini perkara yang telah diputus tersebut berlanjut ke penuntutan kasus tempat parkir bandara dengan 2 tersangka baru yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak kontraktor.

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi atas proyek-proyek pembangunan yang menggunakan dana APBD dan APBN, Kejati Kalteng selalu bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Rustianto, selain melakukan supervisi terhadap perkara-perkara yang ditangani Kejati, KPK juga rutin melakukan pendampingan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Koordinator Wilayah II KPK, Asep Rahmat Suwandha, mengatakan peta kerawanan korupsi di Kalteng berkaitan dengan sektor-sektor unggulan Kalimantan Tengah yakni perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Oleh karena itu, KPK dalam strategi nasional pencegahan korupsi mendorong terbentuknya satu peta agar tidak terjadi tumpang tindih ijin pertambangan, perkebunan dan kehutanan.

“Kalteng ini satu dari 5 provinsi yang kita dorong untuk terbentuknya 1 peta. Jadi kalau kita kan sekarang tahu ada yang namaya peta kebun, peta hutan, peta tambang dan lain-lain. Ini kan kalau istilah di overlay ini kan banyak tumpang tindih,” ujarnya.

Asep mengatakan 5 provinsi yang didorong untuk dibentuknya 1 peta tersebut adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Barat, dan Papua. Menurutnya penciptaan 1 peta untuk bidang perkebunan, pertambangan dan kehutanan merupakan bagian dari pencegahan korupsi. Namun apabila ditemukan dugaan pelanggaran, KPK tetap akan melakukan penindakan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00