Pemprov Kalteng Anggap Bupati Kotim Langgar Aturan dan Etika

KBRN, Palangka Raya: Penunjukkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Suparmadi dinilai menyalahi aturan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengaku tidak ada menerima permintaan koordinasi dari Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya, mengatakan sesuai aturan yang berlaku penunjukkan pejabat sementara maupun definitif di tingkat kabupaten/kota harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

“Atau definitif Sekda itu menurut PP 11 itu harus koordinasi dengan provinsi. Dan selama ini pihak Kotim belum pernah ada sekalipun koordinasi dengan kami. Itu yang kami anggap melanggar etika dan melanggar aturan,” tutur Plt. Gubernur Kalteng saat diwawancara usai Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (24/11/2020).

Plt. Gubernur Habib Ismail bin Yahya mengatakan pihaknya telah memberikan surat teguran kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait masalah tersebut. Diharapkan Pemkab Kotim segera memberikan tanggapan dan klarifikasi.

Sesuai UU otonomi daerah, gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Untuk itu, menurut Pengamat Kebijakan Publik, Suprayitno, sudah seharusnya pemerintah kabupaten melaporkan dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi apabila menunjuk pejabat sementara maupun definitif.

“Karena kan bicara sekda ini kan posisi tertinggi PNS di kabupaten/kota, sementara kab/kota itu kan di bawah koordinasi pemerintah provinsi. Karena kan Pemprov nanti kan turut memberikan tracking kepada yang bersangkutan apakah memang yang bersangkutan ini secara administratif memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Sekda,” ujarnya kepada RRI.

Suprayitno menambahkan koordinasi dengan Pemprov sebenarnya justru menguntungkan pemerintah kabuaten. Sebab bila terjadi masalah di kemudian hari, tentu pihak pemerintah provinsi akan ikut pasang badan. (foto: matakalteng)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00