Jelang Pilkada, Sejumlah Kapolres Diganti

KBRN, Palangka Raya : Menjelang Pilkada serentak tahun 2020,Sejumlah jabatan kapolres di wilayah Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) berganti.

Hal tersebut berdasarkan telegram Kapolri 13 Oktober 2020 yang sudah banyak beredar di lingkungan korps Bhayangkara di Bumi Tambun Bungai.

Informasi yang berhasil dihimpun RRI, beberapa Kapolres yang akan digeser menempati posisi baru yakni Kapolres Kotawaringin Barat (Kobar) AKBP Andi Kirana mengisi jabatan Pamen Polda Kalteng. 

Posisinya diserahkan kepada AKBP Devi Firmansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Barito Selatan. Kapolres Seruyan AKBP Agung Tri Widiantoro melanjutkan tugas sebagai Kapolres Barito Selatan. Sedangkan yang menggantikannya Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Kalteng, AKBP Bayu Wicaksono.

Kapolres Murung Raya AKBP Dharmeshwara Hadi Kuncoro mengisi jabatan Wadirpamobvit Polda Kalteng. Kini jabatan Kapolres Murung Raya dipercaya kepada AKBP I Gede Putu Widyana yang sebelumnya bertugas sebagai Kanit I Subdit III Dittipideksus Bareskrim Polri.

Kapolres Lamandau AKBP Titis Bangun Jadi Handoyo Putri mengisi posisi Wadirbinmas Polda Kalteng. Sementara jabatan Kapolres Lamandau AKBP Arif Budi Purnomo yang sebelumnya menjabat Kanit IV Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri.

Ketika dikonfirmasi awak media, Kabidhumas Polda Kalteng, Kombes Pol Hendra Rochmawan membenarkan kemunduran telegram tersebut.

Hendra menegaskan, rotasi jabatan tersebut sangatlah biasa  dan kerap terjadi sebagai upaya penyengaran personel agar tidak merasa jenuh dan tidak ada hubungan dengan isu di masyarakat.

"Pergantian di tubuh Polri hanya sebagai penyegaran bagi para perwira. Tidak ada hubungannya dengan berbagai isu. Ini kerap terjadi juga terjadi di institusi lain," tambah Hendra, Kamis (15/10/20)

Sementara itu, jumlah pengamat Hukum juga pengacara di Kalteng, Parlin Hutabarat melihat pergantian tampuk kepemimpinan di tubuh aparat penegak hukum di masa-masa seperti saat ini tidak akan menjadi masalah, selama itu sesuai koridor, karena menurutnya pergeseran merupakan hal yang sangat wajar sebagai upaya pembinaan.

Meski demikian, Parlin meminta setiap kasus yang sedang atau akan ditangani oleh pimpinan lama harus diteruskan oleh pejabat baru, sebagai bentuk upaya membangun lagi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Kalteng dan Indonesia pada umumnya.

Parlin pun menyoroti pelayanan hukum di hampir semua instansi yang bersinggungan dengan masalah pidana atau perdata. Misalnya, belum ditetapkannya teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses atau menyelesaikan setiap kepengurusan, baik di kepolisian dan kejaksaan.

Karena saat ini, fasilitas pelayanan masih menerapkan metode lama meskipun di dalamnya ada diselipi teknologi dan hal ini harus menjadi perhatian para pimpinan institusi penegak hukum," ungkapnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00