19 Rekomendasi Masyarakat Dayak Kepada Presiden RI

KBRN, Palangka Raya : Terdapat tambahan rekomendasi dari hasil Kongres Lintas Daerah Masyarakat  Dayak Daerah Aliran Sungai (DAS) Kalimantan Tengah.

Menurut Ketua Kongres Masyarakat Dayak Ducun Helduk Umar kepada RRI, telah disepakati sebanyak 19 rekomendasi dari masyarakat Dayak yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Beberapa diantaranya, agar Provinsi Kalimantan Tengah diberikan Otonomi Khusus dalam kebijakan pemerintahan. Selain itu, permintaan masyarakat Dayak kepada pesiden dan DPR-RI agar segera menyetujui pembentukan partai lokal di Kalimantan Tengah.

"Di dalam kongres itu juga kita menyepakati untuk membentuk suatu organisasi yang namanya Kepakat Masyarakat Adat Dayak Lintas Daerah Aliran Sungai Kalimantan Tengah," tambah Ducun, Sabtu (26/9/20).

Sementara itu, Ketua Steering Committee Kongres, Thoseng Asang menyebut, dalam rekomendasi itu juga disepakati bersama oleh seluruh warga Dayak agar Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi dan Kabupaten atau Kota, bukan berasal dari pejabat publik atau jabatan politik dan pengurus partai politik pada semua tingkatan.

Masih berhubungan dengan lembaga adat lanjut mantan Kepala Ombudsman Kalteng ini, dalam pembinaan ormas lokal dan nasional menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, termasuk dalam dana pembinaan organisasi. Mendesak DPR RI dan pemerintah pusat membuat dan mengesahkan Undang-undang Perlindungan Masyarakat Adat dan masuk dalam Prolegnas Tahun 2020, dan disahkan sebagai Undang-undang paling lambat Desember tahun 2020.

"Kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR-RI, kami mendesak agar Provinsi Kalimantan Tengah diberikan Otonomi Khusus dalam kebijakan pemerintahan. Kepada pimpinan daerah, dalam hal rekruitmen pejabat daerah, wajib memprioritaskan dan  mengakomodir putra putri Dayak Kalteng yang memenuhi kriteria tanpa membedakan agama dan daerah asal. Wajib melaksanakan peraturan daerah tentang jearifan lokal pada semua bidang," ungkapnya.

Ditambahkan Thoseng, rekruitmen perangkat adat seperti Damang dan Mantir harus dilakukan assesmen terbuka agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Lembaga DAD juga harus konsisten dan berkomitmen dalam pelaksanaan tugasnya serta jangan menyimpang dari koridor.

Selain dari beberapa rekomendasi tersebut, juga permintaan dalam pelaksanaan mega proyek food estate pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberdayakan SDM dan sarana prasana penunjang lainnya.

Selanjutnya, menolak penempatan warga transmigrasi baru dari luar Kalimantan Tengah dengan memberlakukan moratorium untuk tidak membuka lahan transmigrasi baru dan mendesak melakukan revitalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian di semua kawasan transmigrasi dan eks kawasan tansmigrasi sebagai kawasan penyangga ketahanan pangan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00