Tertib Administrasi Kunci Atasi Tumpang Tindih Sertifikat Tanah di Kalteng

KBRN, Palangka Raya : Kasus tumpang tindih sertifikat hak tanah di Kota Palangka Raya masih banyak ditemukan. Tak jarang ditemukan kasus yang sering ditunggangi oleh pihak mafia tanah dan premanisme. Hal ini dinilai perlu adanya penertiban administrasi pertanahan dan dan langkah tegas aparat kepolisian.

Kepada RRI, salah seorang pengamat hukum Kota Palangka Raya Parlin Hutabarat, Rabu (23/09/2020)  mengungkap, banyak sekali kekisruhan dan ketidak tertiban administrasi pertanahan agraria yang kewenangannya ada di BPN. Banyak sekali SPT atau SKT yang tidak terkoneksi dengan baik dan tidak berjalan dengan semertinya. Adakalanya sertifikat yang berlandaskan alas hak terdahulu tidak benar-benar ditertibkan di atas meja. Selain itu potensi kekisruhan konflik agraria juga terkadang melibatkan kelompok mafia tanah. Kalangan ini terbentuk dengan mekanisme berbau premanisme menggunakan ancaman yang akhirnya menguasai tanpa ada alas hak. Inilah yang kadang menjadi ketakutan warga terutama di Jalan Hiu Putih, Lingkar Luar, Mahir Mahar dan Jalan Badak karena ada budaya mafia tanah.  Untuk itulah diperlukan keseragaman tertib administrasi dari  SPT yang  artinya  semua terkoneksi untuk meminimalisasi konflik tumpang tindih lahan.  

“Sementara untuk mafia tanah dan premanisme ada baiknya ini menjadi catatan penting kepolisian ketika terjadi aduan dan laporan tanah agar jangan sampai dimasukkan ke perdata,"  jelasnya.

Lebih jauh, Parlin juga mengungkap,  konflik agraria menjadi  rawan dibawa  mafia dikaitkan dengan tanah adat, yang ujungnya berpotensi  bentrokan tanah adat. Inilah yang menjadi tugas kepolisian untuk segera melakukan penindakan secepatnya atas konflik tanah. (NATA)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00