Konflik Lahan Antara Perusahaan Sawit dengan Masyarakat Terus Terjadi di Kalteng

KBRN, Palangka Raya : Permasalahan konflik lahan masyarakat dengan pihak Perusahaan Besar Swasta perkebunan terus terjadi di Kalimantan Tengah. Pihak Dinas Perkebunan mengakui, di tahun 2020, ada beberapa permasalahan melibatkan beberapa  perusahaan sawit di Kabupaten Katingan, Kapuas dan Kotawaringin Timur dengan masyarakat dan hingga kini masih dilakukan tahapan mediasi.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, Rawing Rambang kepada RRI, pihaknya tidak bisa membiarkan permasalahan perusahaan perkebunan tersebut terus berlanjut, karena pasti berdampak pada iklim investasi di Bumi Tambun Bungai.

Diakui Rawing, setiap laporan yang masuk, pasti akan segera ditindaklanjuti dengan membantu memfasilitasi untuk menemukan titik permasalahan dan penyelesaian terhadap kedua belah pihak, meskipun sebenarnya dalam penerbitan izin perkebunan, merupakan wewenang dari bupati atau walikota.

Ketika disingung masalah kejadian sengketa lahan berujung penutupan akses jalan menuju ke Perusahaan Sawit PT Tapian Nadenggan, Grup Sinarmas oleh ratusan warga Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan akhir pekan kemarin, Rawing mengaku, pihaknya sampai saat ini, masih belum menerima laporan resmi, baik dari masyarakat ataupun perusahaan. Sehingga, Dinas Perkebunan tidak bisa menidaklanjuti segala hal berhubungan dengan sengketa tanpa ada pengaduan langsung dari lokasi.

"Kan kita tidak bisa juga kabar bin kabar. Nah kita pelajari, kalau memang krusial ada kabar dari koran, kita turunkan tim bekerjasama dengan pemerintah kabupaten karena yang memberikan izin itu bupati atau walikota, kita tidak bisa langsung turun langsung nyelonong, kan yang punya wilayah itu bupati. Saya pikir pemerintah tidak tutup mata. Jadi bagus aja laporan seperti sebagai bahan evaluasi, terutama disuarakan ke pemerintah pusat," ungkap Rawing, Selasa (22/9/20).

Sementara itu di tempat terpisah, terkait terus terjadinya konflik lahan di perusahaan sawit, mendapat sorotan dari Pengamat Hukum yang juga Pengacara di Kalteng Parlin Hutabarat. Dia berpendapat, permasalahan sengketa lahan perkebunan berbeda dengan konflik lahan di perkotaan, lantaran kekisruhan pasti bermula pada mekanisme perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.

Parlin menilai, terkadang pihak perusahaan menyalah artikan perizinan yang telah dikantongi itu sebagai bagian dari penguasaan lahan, padahal hal tersebut menurut Parlin sangatlah keliru.

"Ketika berbicara masalah perizinan, bukan serta merta diartikan sebagai memiliki lahan. Padahal fakta di lapangan, perusahaan menafsirkan jika mengantongi izin, juga meyakinkan masyarakat sekitar bahwa kepemilikan lahan juga. Padahal izin itu hanya diberikan tidak untuk lahan. Pemerintah sudah memberikan amanat kepada investor atau perusahaan agar segera melakukan ganti rugi lahan masyarakat. Ini yang kerap terjadi dan tidak dilaksanakan," pungkasnya. 

Parlinpun juga menyoroti penyelesaian hingga saat ini belum ada solusi yang maksimal, baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum, karena sepertinya ditambahkan Parlin, pemerintah kabupaten atau kota hanya berani memberikan izin, namun setelah ada masalah, seperti tidak aktif dalam menyelesaikan sengketa.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00