Pemko Terapkan Regulasi Perwali Prokes Untuk Sanksi ASN Kota

KBRN,Palangka Raya : Usai di berlakukannya perwali no 26 tahun 2020, terkait peningkatan pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan- prokes diwilayah Kota Palangka Raya. Bagi masyarakat ternyata Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemko Palangka Raya juga tidak luput dari Penerapan sanksi prokes yang mengacu pada PP no 43 tahun 2018.

Staf Ahli Walikota Palangka Raya, Murni Djinu kepada rri Senin (21/09/20) menjelaskan sanksi bagi ASN yang melanggar protokol kesehatan tetap diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku hal ini juga berlaku untuk Kepala Dinas maupun Instansi ,dan penerapan sanksi dilakukan oleh Tim Satgas Covid-19.Dari sanksi lisan dan tertulis berat,ringan hingga sedang tapi tidak berupa uang.terkecuali kedapatan kena sanksi di luar Kantor,.

” Sesuai peraturan PNS untuk denda uang tidak ada,namun apabila ada ASN yang terjaring operasi yustisi dan mendapatkan sanksi menjadi resiko ASN yang bersangkutan," tegasnya.

Sementara itu Wakilwalikota Palangka Raya Hj.Umi Mastikah, menegaskan sanksi prokes di berikan untuk semua kalangan tidak saja masyarakat tapi juga ASN apa bila tidak mematuhi protokol kesehatan,”Tidak ada perbedaan sanksi yang diberikan berdasarkan regulasi perwali untuk prokes bagi masyarakat dan ASN.”kata Umi Mastikah

Umi Mastikah mengharapkan, regulasi perwali bagi masyarakat dapat bermanfaat untuk memutus mata rantai penyebaran covid -19.Diwilayah Kota Palangka Raya agar kasus covid-19 dapat berangsur angsur menurun apabila kesadaran semua pihak dalam menerapkan protokol kesehatan benar-benar di laksanakan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00