Saksi Kasus Dugaan Korupsi Sumur Bor Karhutla Akui Serahkan Uang

KBRN, Palangka Raya : Kelanjutan sidang perkara sumur bor fiktif kebakaran hutan dan lahan semakin menarik.

Berdasarkan penuturan dari Kepala Desa Mulyasari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kiswo, saat sidang mendengarkan keterangan saksi belum lama ini, di desanya terdapat dua kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) ditugaskan mengerjakan 100 titik sumur bor. 

Kemudian salah seorang terdakwa, Arianto melakukan pemantauan pekerjaan sekat kanal, datang ke rumahnya dan menceritakan akan ada pengerjaan  proyek sumur bor penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 

Di dalam persidangan itu juga,  Kiswo menyebut Arianto pernah menelepon dan  memintanya datang ke kantor untuk memastikan mau atau tidak terlibat dalam proyek tersebut.

Kiswo juga mengaku mengantarkan dua Ketua MPA untuk menandatangani kontrak. Selain itu, Kiswo mengatakan, jika Arianto pernah mengarahkan agar bekerja sama dengan Kusyadi.

Kiswo membeberkan,  mendapat upah senilai Rp900 ribu per titik sumur bor dan membeli material sumur bor untuk dua MPA di desa berbeda dan telah menyerahkan uang sebesar Rp180 juta kepada orang yang seharusnya mengerjakan proyek tersebut yakni Kusyadi

Sementara itu, Kuasa Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Arianto yakni Rahmadi G Lentam menanggapi keterangan dari saksi pada sidang di Pengadilan Tipikor Palangka Raya ketika dikonfirmasi menegaskan, seharusnya kades tersebut ikut duduk di kursi persakitan.

Sehingga terdakwa dalam perkara ini, tidak hanya berjumlah dua orang karena dalam persidangan terungkap juga keterlibatan Kiswo selaku Kepala Desa Muliaysari dan Ogo selaku pengawas barang.

"Persoalan ini tidak ada hubungannya dengan terdakwa. Selanjutnya, saksi ini banyak bercerita yang tidak benar, tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain dan berusaha untuk menutupi diri. Ambil contoh, dia katanya yang menyediakan barang, belanja segala macam dengan alasan dimintai tolong," tambah Rahmadi, Jumat, (18/9/20).

Dari pengakuannya, menunjukan niat Kiswo untuk mendapat keuntungan pribadi dari proyek sumur bor, misalnya pembelian material yang harganya di bawah Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

Terdakwa Arianto lanjut Rahmadi, membantah pernah menawarkan proyek sumur bor kepada Kiswo ataupun memanggilnya ke kantor DLH. 

Dua MPA juga tidak bertemu terdakwa untuk menandatangani kontrak. Selain itu tidak pernah menanyakan uang pencairan maupun meminta jatah uang. 

Sementara itu di tempat terpisah, Pengamat Hukum sekaligus pengacara yang juga turut mengikuti kasus tersebut, Parlin Hutabarat mempertanyakan kasus yang hanya putus di dua tersangka yakni PPK DLH, Arianto dan Konsultan Pengawas, Muhammad Seman.

Parlin menyebut, seharusnya penyidik dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya bisa menetapkan tersangka lain, lantaran berdasarkan penyidikan, pengerjaan proyek  ini melibatkan pihak ketiga, termasuk dari Universitas Palangka Raya dan Muhammadiyah Palangka Raya.

"Ya jangan hanya sebatas dua tersangka. Harusnya segera dituntaskan. Ini kan dugaan korupsi sumur melibatkan banyak stakeholder. Ini juga menyangkut ketidakberhasilan dalam penanganan karhutla," pungkasnya. 

Parlin menambahkan, jika kasus ini hanya mentok di dua terdakwa saja akan muncul pertanyaan di masyarakat karena ini merupakan kasus besar lantaran menyangkut kebakaran hutan dan lahan. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00