Masyarakat Dukung Sanksi Sosial Prokes Perwali Namun Denda Uang Memberatkan

KBRN,Palangka Raya : Peraturan Walikota-Perwali no 26 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dan Pemulihan Ekonomi Di Kota Palangka Raya senin 14 September 2020 mulai di terapkan. Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya langsung melakukan penindakan atas terbitnya Perwali tersebut.

Usai apel gelar Pasukan di Halaman Balai Kota, Tim Satgas yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya Hj Umi Mastikah, langsung menuju kawasan Pasar Besar sebagai titik lokasi pertama untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan perseorangan.

Wakilwalikota usai memimpin apel Gelar Pasukan di Halaman Balai Kota Palangka Raya senin (14/09/20) mengatakan dengan di sahkan atau dimulainya penegakan hukum perwali Protokol Kesehatan-Prokes. Penertiban bagi pelanggar Protokol Kesehatan dan sasaran awal bagi para pelanggar prokes di kawasan Pasar Besar Palangka Raya.

” penekanan bagi para pelanggar yang tidak gunakan masker sebagai pelanggaran utama,”kata Umi Mastikah

Rudi salah seorang warga Kota Palangka Raya kepada RRI menyatakan mendukung upaya Pemko melalui Tim Satgas Covid-19 menerapkan sanksi sosial bagi para pelanggaran prokes namun merasa keberatan dengan denda yang diterapkan sebesar Rp.100 apalagi yang melanggar masyarakat tidak mampu apalagi saat ini ekonomi baru bangkit dari keterpurukan maka dirasa hal ini cukup memberatkan masayarakat.

” kalau sanksi sosial saya tidak keberatan,namun kalau denda kasian kan bagi masyarakat yang tidak mampu,”kata Rudi.

Sementara itu saat menerapkan sanksi prokes di Pasar Besar Palangka Raya Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Emi Abriyani menyatakan kriteria pelanggar protokol kesehatan yang mendapatkan sanksi adalah mereka yang benar-benar tidak memakai masker ataupun memakai masker tidak sesuai kaidahnya, yakni menggunakan masker di dagu dan tak menutup mulut dan hidung,Satgas covid-19 Kota Palangka Raya , akan terus melakukan razia protokol kesehatan setiap harinya secara keliling namun tetap merahasiakan lokasi tujuan hal ini dalam rangka meningkatkan kedisplinan masyarakat.

” Pria,wanita,remaja hingga lansia yang melanggar telah didata.Dan mayoritas mereka mendapatkan sanksi sosial menyapu jalan, hanya beberapa saja yang menerima sanksi denda Rp 100 Ribu,” ungkap Emi Abriyani

Tim satgas Covid-19 saat berada di lapangan terdiri dari TNI/Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD dan pihak relawan ,menyisir sekitaran Jalan Halmahera dan Jalan Jawa untuk menindak tegas masyarakat yang beraktivitas tanpa menggunakan protopkol kesehatan- masker. Selama dua jam berada di lapangan 150 masyarakat pelanggar prokes dan tidak mentaati Perwali digiring untuk didata oleh Satpol PP, dan dikenakan sanksi berupa kerja sosial menyapu jalan ataupun denda Rp 100 Ribu Rupiah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00