Pensiunan PNS Harus Kembalikan Rumah Dinas

KBRN, Palangka Raya : Masih banyak aset negara berupa rumah dinas yang tidak lagi sesuai peruntukannya. Misalnya pensiunan yang telah mendapatkan fasilitas rumah dinas, namun hingga saat ini masih menguasai aset milik negara tersebut. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, seharusnya rumah dinas harus dikembalikan ke negara, kemudian akan diperuntukkan lagi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif di suatu lembaga atau instansi. 

Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah, Ferdinan Lengkong, rumah dinas dapat diberikan kepada pejabat PNS aktif yang telah mengantongi Surat Izin Penghunian (SIP) resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Surat Izin Penghunian pun kata Ferdinan, hanya berlaku selama PNS masih aktif bekerja atau berdinas.

"Bisa melalui penegak hukum. Tentunya dengan menunjukan ini punya negara didukung oleh bukti-bukti yang sah. Kalau pun dia tetap bersikeras, tentu ada yang namanya peradilan yang memutuskan berhak atau tidak berhak menempati rumah dinas tersebut," kata Ferdinan. 

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya, Sigit Budi Prabowo, ketika dikonfirmasi,  Senin (14/9/20) mengakui, memang masih ada aset negara seperti rumah dinas yang diduga masih dikuasai PNS yang sudah pensiun, bahkan dalam jangka waktu sudah lama. 

Meski demikian, Sigit meminta hal ini bisa segera diselesaikan dengan mengedepankan cara kekeluargaan. Namun, apabila tetap tidak menemui titik temu, lembaga atau instansi bersangkutan, bisa melakukan upaya hukum, karena terkait aturan tentang penghuni rumah dinas sudah diatur di dalam regulasi yang jelas. 

"Jadi kalau memang bisa secara kekeluargaan, untuk mengeluarkan penghuninya. Tapi kalau terkait masalah mempersiapkan rumah pengganti dan uang kerohiman, kita terus terang saja ya,  itu kebijakan dari masing-masing kementerian," pungkasnya. 

Ditambahkan Sigit, jika sudah tidak sesuai SIP karena pengguna aset telah pensiun, instansi atau lembaga harus tegas dan segera menarik aset fasilitas dinas itu. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00