Kesadaran Masyarakat Rendah, Sanksi Denda Protokol Kesehatan Hingga Rp 5 Juta

KBRN, Palangka Raya : Meskipun pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya sudah gencar mensosialisasikan bahaya dari wabah virus Covid-19, namunsebagian besar masyarakat masih mengabaikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Minimnya kesadaran masyarakat mematuhi aturan tersebut masih terlihat di Komplek Pasar Besar, Kota Palangka Raya. Masih saja ada pengunjung mengabaikan aturan bahkan seolah-olah meremehkan sanksi denda yang tercantum di dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 dan Perwali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan. 

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Umi Mastikah pun mengingatkan masyarakat, pada tanggal 14 September, sanksi denda terhadap pelanggar sudah berlaku. Hal ini dilakukan, mengingat tingkat kesadaran masyarakat dalam berdisiplin menjalankan protokol kesehatan Covid-19 masih rendah. Apalagi, dalam beberapa hari terakhir, banyak warga di pasar tidak memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan.

Terkait dengan sanksi berupa kerja sosial yang dimaksud adalah menyapu jalan umum minimal dua jam dan maksimal dua minggu setiap hari untuk pelanggar yang berulang, menjadi relawan satgas Covid-19 selama tiga hari atau membersihkan fasilitas umum serta fasilitas sosial selama satu hari.

Kemudian untuk pelanggaran protokol kesehatan di kawasan pendidikan, berupa teguran tertulis sebanyak tiga kali, rekomendasi pencabutan izin hingga hukuman disiplin bagi kepala sekolah atau penanggung jawab institusi. Sedangkan, bagi pelanggaran di rumah ibadah akan diberikan teguran tertulis sebanyak tiga kali, hingga penutupan sementara.

Sedangkan bagi tempat kerja  ditambahkan  Umi, akan diberikan sanksi berupa penjatuhan disiplin ASN bagi tempat kerja pemerintahan. Bagi non pemerintahan akan ada sanksi berupa teguran tertulis oleh dinas yang melakukan pengawasan, penyegelan sementara hingga pencabutan izin operasional atau denda sebesar Rp5 juta. 

"Selain makan makanan yang bergizi kita juga harus cukup istirahat. Selain itu berolahraga biar imun kita kuat. Tanpa imun kuat, Covid-19 bisa masuk ke tubuh. Selain itu, jika kita mampu menerapkan protokol kesehatan, Insya Allah semua terlindungi. Seperti kita sekarang ini aman-aman saja kan," ucap Umi saat menghadiri kegiatan kepartaian, Minggu (13/9/20).

Sementara itu pihak pemerintah provinsi, melalui Satgas Penegakan Hukum, Satpol PP menyatakan, pergub telah lama disosialisasikan, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat mengabaikan aturan protokol kesehatan. 

Kepala Satpol PP Kalteng Baru Sangkai menyebut, ketegasan pemerintah dengan intruksi presiden kemudian dibuat pergub, semata-mata demi menyelamatkan warga dari virus mematikan tersebut. 

"Tugas kami di dalam pergub itu ada tiga. Pertama, mengawasi masyarakat pengguna jalan bersama aparat kepolisian. Kedua, daerah tempat wisata dan ketiga, di fasilitas kesehatan," pungkasnya. 

Pihaknya lanjut Baru, mengapresiasi langkah Pemko mengeluarkan Perwali Protokol Kesehatan, karena menurutnya sebagai dasar hukum dari Satpol PP setempat dalam melakukan penertiban, baik secara perorangan maupun tempat usahha.

Satpol PP Provinsi ditambahkan Baru, siap bekerja sama dalam hal melakukan pengawasan dan penindakan aturan, apabila memang dibutuhkan. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00