Tim URC Fokus Pengawasan Dalam Kota, Sanksi Protokol Kesehatan Sesuai Kearifan Lokal

KBRN, Palangka Raya : Pembubaran Satuan Tugas (Satgas) Pos Lintas Batas (Libas), tidak mengurangi intensitas pengawasan terhadap orang dan usaha milik masyarakat selama pandemi Covid-19. 

Saat ini, tim yang sama juga telah dibentuk oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, guna mempercepat penerapan protokol kesehatan dan pemulihan ekonomi yakni Unit Reaksi Cepat (URC), terdiri dari tim yang terlibat di dalam Pos Libas beberapa waktu lalu. 

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Alman Pakpahan menegaskan, dengan dibubarkannya pos libas, saat ini dishub tergabung dengan URC dibawah komando Danramil, bertugas melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di dalam kota. 

Oleh karena itu, Alman mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mentaati aturan karena URC dari Divisi Patroli dan Pengawasan, terus melaksanakan pengecekan penerapan protokol kesehatan di beberapa tempat keramaian dan kafe serta lainnya. Semua pemilik usaha diwajibkan menerapkan standar protokol untuk pekerja dan pengunjung seperti wajib mengenakan masker. 

"Selain itu, juga wajib memasang tulisan imbauan pencegahan Covid, menyediakan fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun serta handsanitazer. Sebelum memasuki area tempat umum, pengunjung wajib dicek suhu tubuh," tambah Alman, Selasa (11/8/20).

Sementara itu, Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya, Emi Abriyani mengatakan, pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan akan dilakukan, berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, baik kepada perorangan, pengelola dan pelaku usaha atau penyelenggara serta penanggung jawab kegiatan, berhubungan dengan fasilitas umum yang diatur di dalam peraturan walikota tentang protokol kesehatan dan saat ini menurut Emi, masih dikonsultasikan karena dibahas bersama pihak terkait di lingkup provinsi. 

"Rencana sanksi ini nantinya akan disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat sifatnya mendidik, namun bisa menimbulkan efek jera, sehingga kesadaran penerapan protokol kesehatan bisa terlaksana dengan baik," pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00