Subsidi Gaji Karyawan Swasta Serentak Dibayarkan September

KBRN, Palangka Raya : Bantuan subsidi gaji dari pemerintah kepada karyawan swasta berpenghasilan di bawah lima juta, rencananya akan mulai dibayarkan pada bulan September sebesar      Rp 1,2 juta. Mekanisme pembayaran melalui rekening masing-masing pekerja yang telah terdata oleh BPJS Ketenegakerjaan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya, Royyan Huda kepada RRI. Menurutnya, pembayaran awal dilakukan sebanyak dua kali bayar dan saat ini pemerintah sedang memfinalisasi skema dan kriteria bantuan, termasuk mengumpulkan nomor rekening berdasarkan data kepesertaan aktif. 

"Karena yang berhak mendapatkan subsidi tersebut, karyawan masih terdaftar dengan iuran di bawah 150 ribu setiap bulannya. Begitu teknis dari pusat," tambah Royyan, Senin (10/8/20).

Sementara itu, pemberian tambahan gaji tersebut disambut baik oleh anggota DPRD Kalteng, Yohanes Fredy Ering. Dia mengatakan, karyawan swasta memang harus diperhatikan juga karena sebagai bagian dari masyarakat terdampak pandemi Covid-19, akibat banyaknya penutupan pabrik sehingga menurunkan produksi serta pengurangan gaji.

Selain itu, menurut Ketua Komisi I Bidang Hukum, Pemerintahan dan Keuangan ini, karyawan swasta juga tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, oleh karena itu menjadi wajar, apabila pemerintah menganggarkan sekitar Rp 9 triliun untuk diberikan. 

"Mungkin saja, dana tersebut merupakan bagian dari biaya penanganan pandemi yang mencapai Rp 600 triliun," pungkasnya. 

Sedangkan di tempat terpisah, WKU Wilayah V Kalimantan Dewan Pengurus Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Alfian Batnakanti, sangat mendukung upaya pemerintah yang turut memperhatikan situasi keuangan karyawan swasta di tengah pandemi. 

Ditambahkan mantan anggota DPRD Kota Palangka Raya tersebut, pihaknya sangat antusias, lantaran ratusan karyawan yang berada di bawah naungan Inkindo, menerima manfaatnya karena terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan. 

"Saya berharap, karyawan lain yang tidak terdaftar, perlu mendapat perhatian juga dari pemerintah, mengingat tidak sedikit pekerja belum masuk dalam keanggotaan jaminan sosial tenaga kerja milik pemerintah itu," imbuhnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00