Sistem Ladang Berpindah Tidak Dianjurkan Dalam Perda Pembukaan Lahan Baru

KBRN, Palangka Raya : Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran resmi menandatangani Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan. 

Dengan sudah ditetapkan penomoran perda tersebut, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini mengharapkan, tidak ada lagi peladang dari masyarakat hukum adat, ditangkap oleh aparat penegak hukum hanya karena membuka lahan dengan cara dibakar. 

Di dalam perda tersebut lanjut gubernur, juga telah diatur mekanisme pembakaran dan luasan yang diperbolehkan serta tidak dianjurkan melakukan sistem ladang berpindah, sehingga masyarakat adat diminta untuk menetap di suatu wilayah. Gubernur juga menyingung masalah food estate pemerintah pusat untuk Kalteng. Menurut Sugianto, ini merupakan keberkahan bagi petani dan peladang. 

"Sehingga ke depan, diharapkan dengan program tersebut, cara berladang sudah mulai profesional karena menerapkan teknologi modern tanpa melakukan pembakaran," tambah Sugianto. 

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kalteng, Marudi kepada RRI menegaskan, keterlibatan perangkat adat seperti damang dan mantir akan diatur lebih khusus di dalam pergub. 

Oleh karena itu, dirinya meminta untuk semua damang ataupun mantir agar bersabar karena tidak lama lagi regulasi selesai digodok, sehingga akan telihat siapa saja yang terlibat serta perannya di dalam perda tersebut.

"Semua mekanisme pembakaran atau tepatnya secara teknis, ada semua di pergub nantinya. Kita tidak bisa terlalu jauh menjelaskan ini, karena sudah diatur di pergub," pungkasnya, Rabu (5/8/20).

Sedangkan di tempat terpisah, Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng, Agustiar Sabran mengakui, para peladang tradisional di setiap daerah, hingga kini masih menunggu penerbitan peraturan walikota dan bupati. Lantaran, sesuai dengan mekanisme peraturan dari masing-masing daerah, bisa diterbitkan, jika pergub sudah selesai ditandatangani oleh gubernur. 

"Sesuai kesepakatan, bahwa penandatanganan pergub ini oleh gubernur, dilakukan pada tanggal 12 Agustus mendatang, di depan semua damang dan mantir, dengan tujuan sebagai bukti pelibatan perangkat adat dalam mensukseskan perda tersebut," imbuhnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00