Perusahaan Tambang Galian C Harus Kantongi SPPL dan Izin Amdal

KBRN, Palangka Raya : Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalimantan Tengah (Kalteng), melakukan pendataan ulang pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian C  di wilayah Kota Palangka Raya. Sasaran para polisi penegak Peraturan Daerah (Perda) ini, di semua lokasi kerukan, termasuk sekitar Jalan Tjilik Riwut, Desa Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu.

Kasatpol PP Kalteng, Baru Sangkai ketika dikonfirmasi mengatakan, hal tersebut dilakukan pihaknya, kepada sekitar 30 perusahaan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalteng, mengingat masih ada pengusaha yang tidak bisa memperlihatkan surat izin, ketika melakukan aktivitas mengeruk pasir, akibatnya menimbulkan kerugian besar bagi provinsi.

Baru menegaskan, dari 30-an perusahaan itu, beberapa diantaranya tidak berizin, sehingga aktivitas pertambangan ilegal, sangat bertentangan dengan peraturan. Oleh sebab itu, harus terus dipantau secara berkelanjutan dan para perusahaan diarahkan untuk segera melengkapi izin agar tidak menjadi sasaran penindakan hukum.

"Di lapangan, kita menggunakan drone dalam melakukan pemantauan, sehingga titik dimana mereka diizinkan dengan tempat bekerja. Artinya kesesuaian tempat yang diizinkan. Kami juga mengingatkan secara persuasif. Tapi kalau mereka tetap melawan, mau tidak mau diambil tindakan hukum," tambah Baru, Senin (13/7/20)

Sementara itu, di tempat terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng, Esau mengingatkan perusahaan galian C, segera membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) karena sebelum melakukan aktivitas di lokasi, harus memahami betul aturan yang tercantum dalam SPPL tersebut, termasuk jumlah luasan galian dan larangan melakukan aktivitas di dekat sungai dan jalan raya.

Namun terdapat pengecualian aktivitas tambang di sekitar wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), tapi Esau menegaskan, terlebih dahulu harus memiliki izin analisis dampak lingkungan (Amdal) aliran sungai.

Adapun izin amdal ini ditambahkan Esau, termasuk menganalisis berbagai dampak pertambangan, termasuk akibat yang merugikan, baik itu mengancam lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

"Kalau di sungai itu harus ada amdalnya. Soalnya ada juga beberapa pihak dengan tujuan normalisasi. Itu kalau dihitung dengan baik, dimanfaatkan pasirnya, nah sungai bisa normal kembali. Tapi kalau melebihi kapasitas, terus dikeruk sungainya hanya di satu titik, bisa menyusut kiri dan kanan, memicu masalah baru. Nah itu yang tidak boleh, harus ada perhitungan matang sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," pungkasnya.

Esau pun berharap bagi pengusaha yang merasa kesulitan dalam mengurus izin, agar segera berkoordinasi dengan DLH terdekat, guna menyusun dokumen lingkungan, sehingga tambang yang dikerjakan menjadi legal serta terkendali secara pengelolaan lingkungan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00