Damang Tidak Pernah Dilibatkan Dalam Penyusunan Perda Pembukaan Lahan Baru

KBRN, Palangka Raya : Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Maruadi ketika rapat paripurna ke 5 masa sidang ke II tahun 2020 dengan agenda membahas laporan hasil rapat gabungan komisi DPRD dalam rangka Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Lahan, memastikan akan melibatkan mantir, damang serta kepala desa, dalam memberikan izin pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Maruadi menambahkan, keterlibatan perangkat adat tersebut akan diatur lebih khusus dalam peraturan gubernur, lantaran, sebagai pelaksanaan dari perda tersebut,  bahwa mantir akan memberikan rekomendasi sebagai aparat anggota masyarakat hukum adat yang berada di desa-desa kepada damang, sebelum keluar izin pembakaran.

"Damang atau mantir dalam memberikan izin bersama kepala desa akan diatur lebih khusus dalam peraturan gubernur. Sebagai pelaksanaan dari perda pengendalian kebakaran lahan ini, dalam pembahasan dan berkembang, bahwa yang berwenang memberikan izin adalah damang. Sedangkan mantir adat memberikan rekomendasi kepada damang," tambah Maruadi, Selasa (7/7/20)

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Damang Kepala Adat Kecamatan Pahandut yang juga Ketua Forum Koordinasi Damang Kalimantan Tengah, Marcos Tuwan kepada RRI menegaskan, dirinya bersama damang se-Kota Palangka Raya akan menelaah hasil dari perda tersebut dalam beberapa hari ke depan, pasalnya sejak semula, dalam penyusunan serta pembahasan rancangan, pihak dewan ataupun pemerintah tidak pernah melibatkan pihak kedamangan.

Sehingga, dirinya menganggap, ada beberapa poin dalam perda tersebut yang kurang pas, misalnya dalam tahapan pemberian izin luasan pembukaan lahan yang dinilai tidak sesuai prosedur. Marcos mencontohkan, mantir adat memberikan rekomendasi kepada damang, tidaklah tepat, karena mantir merupakan perangkat kedamangan, sehingga posisinya berada di bawah damang.

Harusnya ditambahkan Marcos, anggota masyarakat hukum adat, mengajukan permohonan izin langsung kepada damang, tanpa adanya rekomendasi dari mantir adat. Selanjutnya, damang akan memperhatikan lokasi tempat pembakaran, dengan memanggil mantir adat untuk melakukan pengecekan di lapangan, terkait situasi mungkin atau tidaknya dilakukan pembakaran.

"Saya menyayangkan, orang-orang yang terlibat dalam penyusunan ini. Saya nyatakan disini, tidak ada satu damang pun yang terlibat dalam penyusunan perda ini. Jadi pertanyaan saya, siapa yang mengatasnamakan damang, padahal ada disebut mantir adat disitu, ada damang disitu, harusnya mereka mengundang kami," tegasnya. 

Terkait batasan pembukaan lahan seluas dua hektare untuk satu kepala keluarga, pada prinsipnya Marcos sangat mendukung, namun harus dilihat terlebih dahulu kondisi di lapangan, misalnya lokasi dan berapa orang yang telibat dalam pembakaran. 

"Lantaran ini terkait dengan keamanan dan tanggung jawab. Bisa saja, damang tidak merekomendasikan pembakaran secara sekaligus, tapi dilakukan bertahap," pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00