Kejari Cari Alat Bukti untuk Menjerat Tersangka Baru Kasus Sumur Bor Karhutla Kalteng

KBRN, Palangka Raya : Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan, penyidikan terkait dugaan korupsi sumur bor untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan terus berlanjut. Kedua tersangka, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng berinisial A dan konsultan pengawas proyek pengadaan barang, MS yang masing-masing merugikan negara senilai Rp 1,4 miliar dan Rp 87 juta, segera menjalani persidangan pada Rabu (8/7/20). 

Kepala Kejari Palangka Raya, Zet Tadung Alo, mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan 700 titik sumur bor tahun 2018, tidak hanya melibatkan  DLH saja, namun juga dari pihak Universitas Palangka Raya (UPR) dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP) dengan metode swakelola, sehingga diakui Zet, pelan namun pasti, pihaknya akan terus mencari alat bukti, guna menjerat tersangka lainnya, sambil menunggu kondisi pandemi Covid-19 mereda.

Dijelaskan Zet, hingga kini, pihaknya terus berkoordinasi dengan BPKP guna saling mendukung karena modus yang dijalankan, hampir sama dengan oknum PPK DLH yakni dengan membuat laporan fiktif. Zet membeberkan, dalam pembangunan sumur bor, pihak UPR menangani 700 titik, sementara UMP sebanyak 900 titik  di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas.

"Tapi untuk saat ini, kami belum menetapkan tersangka baru, Namun tetap masih dalam tahap penyidikan dan masih kami dalami, mengerucut kemana nanti alat bukti dan siapa yang harus bertanggung jawab," tambah Zet, kepada RRI Selasa (7/7/20).

Ditambahkan Zet Tadung, sejak awal, kejari memang fokus terhadap kasus  pembangunan sumur bor senilai Rp 21 miliar tersebut, karena  ada keterlibatan swakelola dalam pembangunan dan pengadaan barang, sehingga metode tersebut menurut Zet mudah sekali terjadi penyimpangan, meskipun pada dasarnya sangat bagus, lantaran memberdayakan masyarakat, kelompok atau lembaga serta instansi yang mempunyai kapasitas.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Sonedi ketika dikonfirmasi RRI, terkait kasus tersebut menegaskan, pihaknya sampai saat ini belum berkoordinasi kembali dengan pihak Kejari.

"Kami dari UMP tetap mendukung upaya penanganan dugaan kasus korupsi dari aparat penegak hukum, seraya menunggu hasil proses penyidikan lanjutan dari pihak Kejari karena memang ini tugas mereka," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00