KPK, BPKP dan Pemprov Kalteng Sinergi Kawal Dana Bansos Covid-19

KBRN, Palangka Raya: Dana Bantuan Sosial dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sejak awal dikawal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi, Asep Rahmat Suwandha, mengatakan sejak semula KPK menekankan pentingnya data yang mutakhir agar bantuan sosial tepat sasaran.

“KPK mendorong dari awal melalui Kemensos untuk membereskan data. Harus dilakukan aksi baik oleh Pemda APIP dan BPKP. KPK selain fugsi pencegahan dan ada deputi penindakan untuk memetakan daerah-darah rawan,” tuturnya saat Dialog Khusus di RRI Palangka Raya, Rabu (1/7/2020).

Pada kesempatan yang sama Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, mengatakan dalam menyalurkan dana Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 pihaknya aktif berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Pemerintah Provinsi Kalteng itu ada 180 ribu KK yang kami salurkan. Siapa yang berhak menerima? Yang berhak menerima itu orang miskin apakah dia punya KTP atau tidak punya KTP, apakah dia tidak penduduk Kalteng yang penting orang miskin yang terdampak,” tutur Gubernur Kalteng.

Gubernur Sugianto Sabran menambahkan untuk mengatasi dampak sosial akibat Covid-19 Pemprov Kalteng mengalokasikan anggaran sekitar Rp 230 milyar dari total Rp 500 milyar dana penanganan Covid-19.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah, Setia Pria Husada, mengatakan dalam pengawalan dana Bansos pihaknya fokus kepada upaya pencegahan. Bahkan BPKP Kalteng membantu menganalisis data se-Kalteng untuk diberikan kepada Pemprov Kalteng.

“Alhamdulilah kita sudah dapat 90 persen data Bansos. Setelah nanti selesai akan kami sampaikan ke pak gubernur sehingga akan membantu data bansos yang ada di provinsi jadi nanti gubernur lebih yakin untuk menyalurkan Bansosnya,” kata Kepala Perwakilan BPKP Kalteng.

Setia mengukapkan pihaknya sangat aktif berkoordinasi dengan Pemprov Kalteng karena diyakini semakin dekat dengan pemerintah daerah maka upaya pencegahan dapat semakin berjalan lebih baik.  

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00