Gubernur Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada DPRD Kalteng

KBRN, Palangka Raya : Rapat paripurna ke 2 masa persidangan II tahun sidang 2020 dengan agenda mendengarkan pidato pengantar gubernur terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran didampingi oleh Wakil Gubernur Habib Said Ismail, Rabu (1/7/20).

Dalam sambutannya, Sugianto menegaskan, anggaran pendapatan sebesar Rp 4,9 triliun lebih dengan realisasi hingga 31 Desember 2019, sebesar Rp 4 triliun lebih atau sekitar 100,61 persen. Selanjutnya, anggaran belanja sebesar Rp 4,7 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 4,3 triliun lebih atau 91.16 persen. Kemudian anggaran transfer sebesar Rp 922 miliar lebih, dengan realisasi sebesar Rp 751 miliar lebih atau  81,42 persen. Terakhir, anggaran pembiayaan daerah sebesar Rp 693 miliar lebih, dengan realisasi Rp 685 miliar lebih atau  98,78 persen.

"APBD tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan pemerintah daerah untuk mewujudkan sinergitas sebagai upaya pemulihan, peningkatan ekonomi nasional dan daerah serta memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian," tambah Sugianto. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno mengatakan, selaku pimpinan dewan, menerima laporan tersebut dan selanjutnya akan dibahas oleh anggota dewan, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

"Kami selaku pimpinan dewan, secara resmi menerima dan kemudian menyerahkan untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan jadwal dewan yang telah ditetapkan," ujarnya. 

Dalam rapat paripurna ini juga, diserahkan hasil reses anggota dewan dari masing-masing dapil, dari tanggal 31 Mei hingga 7 Juni 2020 kepada pemerintah provinsi. Namun, terlebih dahulu disampaikan poin-poin hasil dari kunjungan dewan ke masyarakat.

Juru bicara dari daerah pemilihan (Dapil) Kalteng I meliputi Kota Palangka Raya, Katingan dan Gunung Mas, Kuwu Senilawati mengungkapkan, berdasarkan hasil reres pihaknya, banyak ditemukan keluhan terkait bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19.

Kuwu mencontohkan, seperti di daerah Kecamatan Mihing Raya, Desa Kampuri, Kabupaten Gunung Mas, untuk penerima bansos masih digunakan data lama. Pendataan dilakukan oleh perangkat desa setempat. Selain itu, bansos dari dinas sosial kabupaten, berupa bantuan pangan non tunai yang bersumber dari APBD selama 3 bulan dan dari provinsi  hingga kini belum ada kejelasan.

Hal yang sama juga terjadi di Sepang Kota, Kecamatan Sepang, yang mendapatkan hanya 24 kepala keluarga saja. Sedangkan, dari kabupaten belum terealisasi sampai saat ini. Tidak jauh berbeda dengan dua wilayah lainnya, seperti Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, selain bansos, juga mengeluhkan infrastruktur jalan rusak.

"Salah satu fungsi dewan adalah pengawasan. Dalam hal ini bantuan sosial di masyarakat yang terdampak covid," pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00