Peran Masyarakat Sangat Besar Mengawasi Untuk Pilkada Kalteng

KBRN, Palangka Raya : Menjelang Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada) 9 Desember 2020, masyarakat diharapkan tidak terkena sanksi pidana, akibat terlibat praktek money politik atau tergiur iming iming uang dari segelintir oknum,  pada saat hari H Pemungutan suara.

Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah Satriadi menegaskan, pemberi dan penerima uang yang tujuannya mengarahkan memilih kepada paslon tertentu, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan penjara, kemudian bagi paslon yang menjadi peserta pemilu jika terbukti secara sah menjadi otak dari money politik, sanksi berat bisa berupa diskualifikasi dari pertarungan politik. Tentunya dalam pengawasan berbagai pelanggaran pemilu tersebut,  tidak bisa hanya mengandalkan badan pengawas di masing masing daerah, karena jumlah personil terbatas, akan tetapi keterlibatan masyarakat sangat diharapkan untuk ikut mengawasi jalannya pemilihan umum yang berkualitas.

“Mengawasi pemilu diperlukan peran serta dari masyarakat, karena sudah pasti masing masing dari paslon memiliki tim sukses masing masing, strategi dan pergerakan  mereka inilah yang kita pantau, agar tidak ada celah melakukan  pelanggaran sesuai aturan di dalam perundang undangan pemilu,” kata Satriadi usai menerima kunjungan pengurus SMSI Kalteng di Kantor Bawaslu Rabu (1/7/20)

Di tempat yang sama, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Tengah Sutransyah, mendukung terwujudnya pemilu berkualitas jauh dari kesan money politik di Kalimantan Tengah, karena pada prinsipnya, pemimpin hasil pemilihan yang jujur tanpa diselingi politik uang, ke depan akan amanah menjalankan roda pemeritahan.

“Sebagai konstituen dewan pers, SMSI memiliki komitmen yang sama dengan Bawaslu, menyukseskan Pilkada serentak pemilihan calon Gubernur Kalteng dan Bupati Kotawaringin Timur pada 9 desember 2020, tentu dengan peran berbeda, dapat menyampaikan pencerahkan dan sosialisasi kepada publik terkait bagaimana pengawasan beserta tahapan pilkada serentak, agar masyarakat dapat menggunakan hak pilih dengan baik, tanpa harus terjebak pada sanksi pidana,” tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00