Musim Kemarau Sudah Dekat, RUU Masyarakat Hukum Adat Belum Rampung

KBRN, Palangka Raya: Nasib peladang tradisional yang kerap dikambinghitamkan untuk kebakaran hutan dan lahan sedang diperjuangkan legislator di tingkat pusat.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI Daerah Pemilihan Kalteng, Ary Egahni Ben Brahim, Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat yang salah satunya akan menjamin hak ulayat sedang dalam proses agar menjadi Undang-Undang.

“Sekarang sedang dikompilasi RUU ini, nah setelah dikompilasi naik ke rapat paripurna, sudah tok baru masuk ke pemerintah. Memang prosesnya tidak akan bisa cepat,” ujarnya kepada RRI, Selasa (2/6/2020).

Kalimantan Tengah saat ini sedang memasuki musim kemarau. Namun RUU Masyarakat Hukum Adat masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk dapat diterapkan. Ary Egahni mengaku tidak yakin RUU tersebut dapat terealisasi dalam waktu dekat.  

Karena itu, Anggota Komisi III DPR RI yang juga Anggota Badan Legislasi Nasional ini meminta agar Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dapat menangani kasus per kasus untuk pelaku pembakaran lahan.

Menurutnya, peladang tradisional yang membakar lahannya di satu lokasi yang jelas ruangnya dengan kearifan lokal harus dilindungi. Apalagi peladang tradisional biasanya membuka lahan di dataran tinggi yang bukan lahan gambut yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Ary Egahni menambahkan banyak peladang tradisional yang ada di Kalteng yang dieksekusi secara inkrah untuk ditahan. Menurutnya ketaatan terhadap hukum merupakan hal mutlak, namun peladang kecil yang membuka lahan bertani untuk menyambung hidup harus dibela.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00