Iuran Bpjs Kesehatan Kelas III Disubsidi Pemerintah pusat

KBRN, Palangkaraya : Penyesuaian tarif iuran Bpjs Kesehatan dipastikan tidak akan memberatkan kantong masyarakat, pasalnya pemerintah pusat tetap memberikan subsidi khusus untuk kelas III. Hal ini berdasarkan peraturan presiden Nomor 75 tahun 2019, yaitu untuk kelas I sebesar 160 ribu, kelas II 110 ribu, dan kelas III Rp 42.000.

Menyiapi adanya keluhan dari masyarakat peserta BPJS Kesehatan mandiri, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya Muhammad Masrur Ridwan menjelaskan, subsidi yang diberikan pemerintah khusus untuk kepesertaan kelas III sebesar Rp 16.550, sedangkan untuk kelas I dan II tetap terkena penyesuaian pasca putusan Mahkahan Agung,  berbeda dengan iuran kelas III, meskipun secara tertulis di dalam penyesuaian sebesar Rp 42 ribu, tetapi secara riil di lapangan, yang dibayarkan peserta mandiri hanya Rp 25.500,-.

“Saya pikir tidak terlalu berat bagi masyarakat membayar iuran , karena kalau secara hitung hitungan dibandingkan dengan pasien cuci darah, tiap bulan ditanggung pemerintah Rp 8 juta rupiah, selisihnya bahkan sangat jauh, lebih besar subsidi dari pemerintah, makanya tugas kami, ingin mengaktifkan peserta mandiri, untuk rutin membayar iuran tiap bulannya, agar subsidi terus diberikan pemerintah,” ujar Ridwan kepada RRI Jum'at (29/5/20)

Ridwan berharap, polemik penyesuaian terkait Iuran Bpjs Kesehatan dapat diakhiri , sebab pembahasan mengenai besaran iuran peserta mandiri yang harus dikeluarkan masyarkat, sudah dikaji secara mendalam antara Pemerintah Pusat dan DPR RI, hal ini untuk mengatasi defisit keuangan yang harus ditanggung Bpjs setelah mendapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, dan opsi penyesuaian tarif dianggap sebagai solusi terbaik, agar keberlangsungan Bpjs Kesehatan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00