Pertahankan BMN Bentuk Taat Tri Prasetya RRI

KBRN, Palangka Raya: Tim Hukum LPP RRI saat ini sedang menangani beberapa masalah sengketa tanah RRI di Palangka Raya, Merauke, Palu, Denpasar, Kupang dan Depok.

Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Anwar Mujahid Adhy Trisnanto, saat Dialog Interaktif di LPP RRI Palangka Raya menegaskan aset berupa tanah dan bangunan yang dimanfaatkan RRI seluruhnya merupakan Barang Milik Negara (BMN). 

Sesuai UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, RRI mendapatkan amanah untuk melaksanakan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah NKRI dan mancanegara untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa.

Menurut Ketua Dewas LPP RRI, sudah menjadi kewajiban seluruh angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia untuk mempertahankan aset tanah dan bangunan yang dipercayakan oleh negara kepada RRI. 

Selain cerminan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapa pun merupakan ketaatan kepada Tri Prasetya RRI. 

"Bukan main-main. Bahwa tanah dan aset bangunan itu merupakan bagian dari alat siaran kita, itu jelas. Jadi kalau ada gangguan di sana, berarti kita terikat dengan Tri Prasetya yang selalu kita ucapkan itu hukumnya wajib untuk membela sampai titik darah penghabisan. Itu adalah pesan saya kepada direksi, kasatker di seluruh Indonesia," tegasnya, Senin (4/7/2022).

Di tempat yang sama, Anggota Dewas LPP RRI, Enderiman Butar Butar, mengatakan RRI tidak akan membiarkan Barang Milik Negara yang dipercayakan diserobot oknum tertentu. 

"Hari ini kami telah melaporkan kepada kepolisian bahwa tanah itu milik RRI berdasarkan sertipikat tahun 1976. Dan sampai saat ini lahan tanah itu masih kita gunakan untuk operasional pemancar AM kita. Di sana masih ada rumah dinas, diesel, pemancar dan teman-teman yang bekerja di sana. Artinya sampai detik ini tanah itu masih kita gunakan untuk operasional siaran RRI Palangka Raya. Kalaupun ada oknum atau orang tertentu bahwa itu lahannya, biarlah hukum yang berproses," ucapnya terkait sengketa kepemilikan tanah pemancar RRI Palangka Raya di KM 3 Jalan Tjilik Riwut.

Enderiman menambahkan telah beberapa kali di Indonesia tanah RRI diserobot namun belum pernah ada yang kalah di pengadilan sebab legalitas dan bukti-buktinya cukup. Bahkan aset milik RRI rutin dilaporkan setiap tahun ke Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Tengah, HM Haris Sadikin, mengaku prihatin dengan sengketa lahan yang merupakan Barang Milik Negara yang dikelola RRI. 

"Kita tidak bisa memungkiri RRI ini adalah media perjuangan yang sampai sekarang terus memberikan informasi kepada masyarakat dan ini adalah milik bangsa. Mari kita jaga sama-sama, kita dukung dan kita support. Kedua, saya minta kepada pemerintah aparat penegak hukum agar mengambil tindakan tegas jangan lagi ada permainan-permainan di atas lahan yang secara sah dan legal dimiliki oleh seseorang dan dimiliki oleh negara sebab ini akan menjadi preseden buruk ketika orang yang secara legalitas sah dinyatakan berdasarkan surat tanah, sertifikat yang diterbitkan BPN, tiba-tiba ada yang mengklaim seenaknya," tuturnya.

Ketua PWI Kalteng ini juga meminta pemerintah khususnya Kepala ATR-BPN untuk menertibkan oknum-oknum di bawahnya yang berani menerbitkan surat-surat yang di atasnya sudah ada sertifikat hak milik. 

Menurutnya, persoalan sengketa lahan di Palangka Raya memang sering terjadi bahkan terjadi sejak lama. 

PWI Kalteng sendiri pernah mengalami gugatan di atas tanah milik PWI sebanyak dua kali. Haris Sadikin menambahkan apabila terjadi terus-menerus, maka dikhawatirkan tanah-tanah milik negara akan banyak diambil orang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar