Pemprov Diminta Ambil Alih Proses Pengakuan Wilayah Adat Laman Kinipan

KBRN, Palangka Raya: Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah, Bayu Herinata, menilai Pemerintah Kabupaten Lamandau kurang responsif untuk mengakomodir keinginan komunitas adat Laman Kinipan. 

"Ini yang kami lihat tidak serius dilakukan Pemkab Lamandau. Kenapa seperti itu? Satu hal yang paling sederhana saja, untuk pembentukan panitia masyarakat hukum adat itu, komunitas adat laman Kinipan harus melakukan gugatan dulu tahun 2020-2021 awal. Dari situ saja terlihat lambat merespon keinginan kawan-kawan di Kinipan. Dorongan kami sebenarnya karena proses yang lambat seperti harapannya ada hal yang bisa dilakukan pemerintah di tingkatan yang lebih atas. Kalau saat ini ada harapan baru seperti tadi disampaikan SK pencadangan hutan adat oleh KLHK ini jadi terobosan sebenarnya," kata Bayu saat acara peluncuran Film Dokumenter "Perempuan Penjaga Laman Kinipan" beberapa waktu lalu. 

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lebih tanggap terhadap keinginan masyarakat adat Laman Kinipan. Untuk itu, lanjut Bayu, seharusnya Pemprov Kalteng bisa mengambil alih proses pengakuan masyarakat hukum adat di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. 

Namun menurut Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah, Mathius Hosang, pihaknya tidak bisa serta merta mengambil alih kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk pengakuan masyarakat adat Laman Kinipan. 

"Kalau mengambil alih saya rasa tidak ya untuk membantu iya. Untuk kasus kinipan memang kewenangan provinsi kan boleh dikatakan hanya koordinasi dengan pihak kabupaten dan Mendagri lah terkait dengan percepatannya. Untuk kementrian KLHK ada banyak peluang yang bisa menjadi terobosan yang diberikan oleh mereka untuk menjadi peluang percepatan. Kenapa ini tidak dimanfaatkan," tuturnya saat ditemui di acara Save Our Borneo beberapa waktu lalu.

Sekretaris DLH Kalteng mengaku tidak tahu persis konflik kepentingan yang ada di wilayah adat Kinipan Kabupaten Lamandau. 

Menurut Mathius Hosang, sesuai arahan pihak KLHK seharusnya paling tidak kawasan yang punya nilai konservasi tinggi yang bisa lebih dulu dijadikan wilayah hukum adat sehingga dapat dikelola dengan kearifan lokal dan menjadi sumber ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat setempat. (Foto: Mongabay)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar