Kalteng Terima Plakat dari KPK atas Keberhasilan Kelola LHKPN 2021

KBRN, Palangka Raya: Kalteng menerima plakat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berhasil 100 persen mengelola pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021. Penghargaan diterima langsung oleh Inspektur Kalteng Saring.

Inspektur Kalteng, Saring, mengatakan progres pelaporan LHKPN tahun 2021 untuk Provinsi Kalteng telah mencapai 100 persen dengan jumlah Wajib Lapor (WL) sebanyak 471 WL. Sementara, jumlah WL keseluruhan, baik eksekutif maupun legislatif kabupaten/kota di Kalteng sebanyak 4.593 WL yang telah melaporkan LHKPN-nya.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja khususnya dalam capaian pelaporan dan kepatuhan LHKPN, Saring meminta agar seluruh stakeholder terkait baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota serta BUMD berperan aktif mendukung dan menjalankan program pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penyampaian LHKPN yang tepat waktu dan transparan di wilayah kerja masing-masing.

"Kedua, tingkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi untuk memperkuat sinergisitas Pemerintah Daerah dan BUMD dalam mewujudkan Kalimantan Tengah semakin akuntabel dan bebas korupsi," kata Saring saat membuka secara resmi Rapat Implementasi LHKPN Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2022 se-Kalteng di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Kamis (30/6/2022).

ementara itu, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan Dian Widiarti mengatakan sampai dengan saat ini tercatat 1.438 instansi yang telah melakukan implementasi pelaporan LHKPN secara elektronik, terdiri dari 248 instansi BUMN/BUMD, 645 instansi eksekutif, 543 instansi legislatif dan dua instansi yudikatif.

"Khusus untuk Badan Usaha Milik Daerah telah terdaftar sebanyak 446, 182 telah melakukan pengelolaan LHKPN secara mandiri dan 264 pengelolaan LHKPN bergabung dengan Pemerintah Daerah. Dari data Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri jumlah BUMD tahun 2017 sebanyak 1.094 instansi BUMD, hal ini membuktikan bahwa masih banyak instansi BUMD yang belum melakukan pengelolan pelaporan LHKPN," jelas Dian. 

"Berdasarkan data penanganan perkara korupsi tahun 2004-2021, 8,12 persen (93 dari 1.230 orang) BUMD merupakan peringkat keempat pelaku korupsi," pungkas Dian. 

Sebagaimana kita ketahui, ASN, para pejabat dan jajaran pegawai di lingkungan Pemprov Kalteng mempunyai peranan penting yang sangat menentukan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Turut hadir Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur, PT Bank Kalteng, perwakilan Direksi/Direktur BUMD dan admin instansi pengelola LHKPN pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng. (Sumber: MMCKalteng)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar