Pemprov Upayakan Tekan Penyebaran PMK di Kalteng

KBRN, Palangka Raya: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan masuk keluarnya hewan ternak rentan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sesuai prosedur operasional standar. 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Leonard S. Ampung, mengatakan beberapa regulasi mulai dari Undang-Undang sampai Surat Edaran Gubernur menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan menangani masalah PMK. 

Menurut Leonard S. Ampung, Pemprov berkeinginan menjaga Kalteng dari masuknya PMK secara masif. 

"Kita menjaga supaya jangan sampai ini masif masuk ke Kalteng lagi, bertambah lagi. Ya tapi kita kemudian soal kemudahan lainnya kita tetap sesuai prosedur. Ini kita lakukan ya terbukti dari 4 yang kemarin yang empat bukan ditolak itu l, yang empat itu dikembalikan untuk mereka melengkapi dan mereka memasukkan lagi kelengkapannya. Sudah sekarang sudah main mereka sudah on going lah ya. Sudah bisa. Ini yang kemudahan yang dilakukan oleh PTSP dan teman-teman dari Dinas Peternakan sesuai dengan protap SOP yang sudah ditetapkan," ujarnya saat jumpa pers, Rabu (29/6/2022). 

Menurutnya, kebutuhan hewan kurban jelang hari besar keagamaan tidak dapat dipungkiri semakin meningkat. Namun upaya menjaga agar penyebaran PMK tidak semakin meluas juga perlu terus dilakukan. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah, Riza Rahmadi, mengatakan Kalteng memang termasuk 19 provinsi daerah yang tertular PMK. 

Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan daerah merah karena memang sudah dinyatakan oleh Menteri Pertanian termasuk daerah wabah, sedangkan Kalteng masih termasuk daerah tertular. 

Menurut Kepala Dinas TPHP, sebagai daerah wabah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah tidak diijinkan memasukan dan mengeluarkan ternak ke daerah lain. 

"Suplai ternak kita kan kebanyakan memang lebih dekat dengan Jawa Timur. Kementerian Pertanian memang masih beberapa provinsi di luar yang 19 itu dimana itu termasuk NTT, kemudian Bali, kemudian seluruh Sulawesi dan Gorontalo yang memang daerah hijau, inilah yang memang kita rekomendasikan untuk pemasukan hewan ternak ke tempat kita. Jadi dengan adanya status wabah dan status tertular dari daerah kita, saya sebagai Kepala Dinas di TPHP yang diberikan kewenangan mengenai tugas pokok fungsi melindungi wilayah kita Kalimantan Tengah dan peternak kita dari tertularnya penyakit mulut dan kuku ini, kami diberikan kewenangan sesuai dengan Pergub nomor 21 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu," ucapnya. 

Sementara itu, Kepala DPM PTSP Kalteng, Sutoyo, menyatakan pihaknya sangat siap membantu kelancaran proses penyediaan hewan ternak kurban di Kalteng sesuai ketentuan yang berlaku. 

"Kami melakukan langkah sejak tanggal 1 Juni itu saya memerintahkan kepada seluruh khususnya bidang dua atau bidang perizinan di Provinsi Kalimantan Tengah bahwa dalam pelaksanaan pelayanan perizinan untuk pengiriman hewan tidak ada hari libur, Sabtu Minggu kami buka dan sampai malam Jam 9 malam. Kami tetap melaksanakan apabila ada kendala-kendala yang dilakukan oleh pengiriman hewan antar provinsi itu baik perorangan maupun melewati perusahaan," tegasnya. 

Sutoyo mengatakan pihaknya mengambil langkah-langkah supaya tidak ada kendala bagi pedagang ternak dalam hal perijinan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar