SOB Luncurkan Film Dokumenter "Perempuan Penjaga Laman Kinipan"

KBRN, Palangka Raya: Save Our Borneo (SOB) Kalimantan Tengah meluncurkan Film Dokumenter berjudul "Perempuan Penjaga Laman Kinipan" yang dilanjutkan dengan Talkshow berjudul "Kinipan dalam Dilema Pangakuan Masyarakat Hukum Adat" pada Kamis (30/6/2022) di Palangka Raya. 

Direktur Eksekutif Save Our Borneo Kalimantan Tengah, Habibi, mengatakan melalui film dokumenter ini pihaknya ingin menyampaikan ada keterlibatan perempuan dalam perjuangan masyarakat adat Laman Kinipan untuk mendapatkan hak-haknya. 

"Film ini pertama memang dia bercerita bahwa di Kinipan itu perjuangan tidak hanya dilakukan oleh satu dua orang tapi juga melibatkan hampir semua masyarakat Kinipan dimana di antaranya di situ ada kaum perempuan. Karena judulnya ada memuat perjuangan perempuan Kinipan sebagai penjaga laman seperti itu. 

Jadi satu menunjukkan bahwa peran perempuan juga ada dalam perjuangan mempertahankan atau melindungi wilayah adat Kinipan ini dari deforestasi yang ditimbulkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka," ujarnya kepada RRI. 

Habibi menambahkan pesan yang ingin disampaikan melalui film dokumenter tersebut hendak mengingatkan pemerintah daerah maupun pusat bahwa permohonan masyarakat adat Laman Kinipan untuk mendapat pengakuan bukan baru sekarang, tapi sudah sejak lama. 

Diharapkan pihak pemerintah baik eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Lamandau bisa mempercepat proses pengakuan Masyarakat Adat Laman Kinipan dan perlindungan terhadap Wilayah Adat Laman Kinipan. 

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah, Bayu Herinata, yang turut hadir mengatakan hal yang serupa bahwa perjuangan komunitas adat di Kinipan sudah sangat panjang namun hingga saat ini belum terwujud. 

"Kalau kita melihat sendiri dari filmnya sebenarnya mau mengangkat perspektif lain dari kelompok perempuannya bagaimana selama ini perjuangan yang dilakukan oleh kawan-kawan komunitas adat di Kinipan itu sangat-sangat panjang. Dan dukungan dari berbagai pihak juga sangat banyak untuk mengupayakan pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di sana. Tapi lagi-lagi tantangannya bagi kami di Walhi bahwa keinginan pengakuan yang diinginkan oleh masyarakat adat di sana masih belum dianggap serius oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Kenapa kami katakan seperti itu? karena proses-proses yang seharusnya berjalan mudah, sesuai aturan yang ada seharusnya cepat direspon oleh pemkab karena sudah ada aturan yang mengatur itu," tuturnya. 

Acara peluncuran film Perempuan Penjaga Laman Kinipan sekaligus talkshow yang berlangsung secara hybrid tersebut menghadirkan pula Direktur Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat KLHK Muhammad Said dan Ketua Masyarakat Adat Laman Kinipan Effendy Buhing yang bergabung via zoom. 

Narasumber lainnya yang hadir secara langsung yakni akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Heriamariaty dan Penyuluh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Wilson.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar