Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Jangan Sampai Menimbulkan Masalah Barau Di Kemudian Hari

KBRN,Palangka Raya : Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah mendukung penuh rencana kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilakukan Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Kahayan Tahun 2022 dalam rangka mengatasi kerusakan daerah aliran sungai (DAS),

Hal ini diakibatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya serta mengabaikan kaidah kelestarian yang berujung kerusakan lingkungan (lahan kritis) mencapai 861.240 hektar sesuai data BPDASHL Kahayan 2021.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Iman Wijaya SH.M.Hum diwakili Koordinator Bidang Datun Dr. Erianto N.SH.MH ,Rabu (250522) saat kegiatan sosialisasi program Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 1.000 hektar bertempat di Best Western Batang Garing Hotel Palangka Raya Mengatakan masalah pengawasan dan pendampingan jangan sampai niat baik melakukan rehabilitasi hutan dan lahan justru menimbulkan masalah baru karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab demi mengutamakan kepentingan pribadi.

Dikatakan Erianto tidak sedikit terjadi kegiatan rehabilitasi, reboisasi dan sejenisnya terjadi korupsi besar besaran seperti yang pernah terjadi dalam kasus korupsi pada program menaman 100 juta pohon dari dana CSR Pertamina tahun 2012-2014 dengan kerugian negara sekitar enam puluh lima miliar lebih.

Modusnya mulai dari kelompok tani fiktif, lahan fiktif, bibit tidak sesuai spesifikasi, lokasi tidak sesuai daerah kritis yang diharapkan, SPJ palsu dan lainnya sehingga tujuan untuk penghijauan tidak tercapai dan dana bocor kemana mana mengalir ke rekening atau aset para pelaku dan yang terkait.

Lebih lanjut Dr. Erianto N.SH.MH menyampaikan meskipun kegiatan dilakukan secara Swakelola tidak berarti kelompok tani selaku pelaksana maupun pihak perencana dan pengawas di lapangan dapat berbuat bebas karena semua diikat dengan petunjuk tekhnis yang dikeluarkan pihak Balai yang mengikat perencana, pelaksana, pengawas maupun pihak balai sendiri,” Penyimpangan terhadap petunjuk tekhnis kebanyakan yang berujung terjadinya korupsi sehingga perlu semua pihak memahami betul semua petunjuk yang ada yang tujuannya tidak lain kegiatan bisa maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan, uang yang dikeluarkan negara sebanding dengan hasil yang didapatkan. Kegiatan bukan sekedar selesai, asal jadi namun sesuai tujuan kegiatan ada perubahan yang terjadi berupa berkurangnya kerusakan lingkungan dan kawasan hutan.”jelas Erianto

Disamping itu terang  Erianto jangan sampai terjadi tindak pidana dalam bidang kehutanan maupun lingkungan di sela sela kegiatan rehabilitasi seperti pemamfaatan kayu secara ilegal, pencemaran atau kerusakan lingkungan. Khusus untuk pihak pemerintahan dalam hal ini BPDASHL Kahayan dan jajaran juga dapat memanfaatkan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalteng untuk meminta pendampingan secara hukum (bukan pendampingan kegiatan di lapangan) dalam rangka mitigasi resiko berupa permintaan pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance) dan audit hukum (legal audit) sepanjang tekhnis yuridis .

Dalam kegiatan sosialisasi program rehabilitasi hutan dan lahan khususnya sesi pengawasan dan pendampingan diikuti oleh Forum Koordinasi Das, Pemangku Kawasan, Kelompok Tani, Pendamping Lapangan di Area Das Kahayan. Juga hadir sebagai pembicara Letkol Kavileri Muhammad Arifin dari Korem Panju Panjung, AKP Asyari Prawira SIK dari Kepolisian Daerah Kalteng serta Ir. Supriyanto Sukmo Sejati, M.Si.Selaku kepala Kepala BPDASHL Kahayan .Kegiatan sosialisasi juga diiringi dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan kelompok tani pelaksana RHL.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar