Lahan Perkebunan di Kalteng Hanya 8,68 Persen

KBRN, Palangka Raya : Mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalteng yang juga pengamat perkebunan dan Ketua Lembaga Minyak Pambelum, Rawing Rambang, Jumat (21/1/22), menjelaskan larangan membuka lahan untuk pertanian atau perkebunan pada kemiringan tanah di atas 15 persen. Lantaran menurutnya, kebanyakan di Kalimantan, daerah tersebut merupakan wilayah tangkapan air. 

Hal ini juga dijelaskan Rawing Rambang, telah ditegaskan juga di dalam Undang-undang Tata Ruang, termasuk diantaranya tidak boleh membuka lahan 500 meter dari pinggir jalan kemudian lima kilometer itu lahan-lahan milik masyarakat. 

Kemudian terkait jumlah luasan lahan perkebunan di Kalteng, Rawing Rambang membeberkan, khusus untuk perkebunan hanya 8,68 persen dari luas Kalteng yang mencapai 3 kali luas Pulau Jawa. 

Oleh karena itu, luasan hutan masih sekitar 79,5 persen, sehingga saat ini masalah kebencanaan dikarenakan hutan gundul, mungkin belum bisa dijadikan alasan paling utama. 

"Sekarang APL Kalteng 20,5 persen. Perkebunan 8,68 persen. Jadi ada sisa sekitar 12 persen. Dibagi ke 13 kabupaten dan 1 kota masih kecil. Jadi hutan kita masih 79 persen, ini secara teori. Faktanya saya melihat data terakhir 20,5 persen itu APL. Jadi kalau hutan gundul, gak beralasan. Saya bicara data lo ya," ujarnya.

Ditambahkan Rawing Rambang, berdasarkan data inilah, jika dibandingkan dengan Pulau Jawa dan Sumatra, wilayah perkebunan di Kalteng ini masih kecil. Hutan di Kalteng masih luas. Sehingga masih ada waktu untuk mengatur tata kelola wilayah yang dilarang untuk lahan pertanian serta perkebunan. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar