Upah Minimum Melindungi Pekerja yang Bekerja Kurang dari Setahun

KBRN, Palangka Raya: Upah Minimum tahun 2022 yang ditetapkan dewan pengupahan banyak mendapat penolakan di sejumlah daerah. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Syahril Tarigan, mengatakan Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dewan pengupahan di daerah sebenarnya hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja kurang dari satu tahun. 

Menurutnya, perusahaan harus membayarkan upah pekerja yang lebih dari satu tahun di atas upah minimum yang berlaku. 

"Jadi salah satu fungsi Upah Mimimum ini bagi perusahaan adalah menghitung biaya untuk pekerja baru," ujarnya. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng ini mengatakan upaya pengawasan terhadap perusahaan terus dilakukan.

Menurutnya, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran upah kepada karyawan melanggar hukum pidana. 

Di tempat yang sama, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, Danes Jayanegara, juga menjelaskan hal yang senada bahwa upah minimum yang ditetapkan adalah upah yang dibayarkan bagi pekerja yang bekerja kurang dari setahun. 

"Ini hanya untuk melindungi pekerja yang bekerja di bawah setahun. Kalau UMP provinsi ditetapkan 20 November. 

UMK ditetapkan 30 November," ujarnya. 

Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 Kalimantan Tengah ditetapkan sebesar Rp 2.922.516. Sementara itu, masing-masing kabupaten/kota yang telah menetapkan usulan UMK kepada Gubernur Kalteng diantaranya Kota Palangka Raya sebesar Rp 2.972.541, Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp 3.014.732 dan Kabupaten Murung Raya sebesar Rp 3.205.291.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar