Penjelasan Peniadaan Perayaan Natal dan Tahun Baru

KBRN, Palangka Raya: Surat Gubernur Sugianto Sabran kepada Bupati/Wali Kota se-Kalteng tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah menuai kontroversi.

Surat yang dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2021 tersebut memuat 6 poin instruksi sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI sehari sebelumnya. Pada poin keenam dituliskan “Meniadakan perayaan Natal dan Tahun Baru.”

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul, menjelaskan meniadakan perayaan Natal yang dimaksud bukan berarti melarang ibadah Natal bagi umat Kristiani.

“Jadi yang menjadi kontroversi nomor 6 ya sebetulnya saya ingin menjelaskan tidak ada larangan ibadah ya. Tidak ada larangan ibadah tetapi memang yang diatur oleh nomor 6 itu sebetulnya adalah perayaannya yang diatur ya bukan ibadahnya. Namun demikian ini juga saya mau ketemu Pak Sekda untuk memberikan penegasan penjelasan bahwa yang dimaksud poin 6 itu adalah perayaan yang dihadiri oleh orang banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan melanggar batasan maksimal yang diatur sesuai dengan level PPKM,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/10/2021).

Usai pertemuan Kepala Dinas Kesehatan dengan Pj. Sekda Kalteng, Pemerintah Provinsi menerbitkan Surat Penegasan Poin 6 pada 28 Oktober 2021. Meniadakan Perayaan Natal dan Tahun Baru yang dimaksud adalah Perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 yang tidak mematuhi protokol kesehatan atau jumlah orang yang hadir melebihi ketentuan yang ada. Selanjutnya, melarang kunjungan dari rumah ke rumah yang tidak mematuhi protokol kesehatan 5M.

Sehari setelah diterbitkannya Surat Penegasan Poin 6, jajaran pimpinan di lingkup Pemprov Kalteng yakni Wakil Gubernur Edy Pratowo, Pj. Sekda Nuryakin dan Kepala Dinas Kesehatan Suyuti Syamsul melakukan pertemuan dengan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Kalimantan Tengah dan Ketua Majelis Sinode GKE Wilayah Pelayanan Kalteng.

Usai pertemuan, Ketua PGI Wilayah Kalimantan Tengah, Medio Rapano, mengatakan pihaknya menerima dengan baik Surat Gubernur Kalteng tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah. Pihak gereja sepaham dengan pemerintah daerah untuk bersama melindungi warga agar tidak terjadi gelombang ketiga Covid-19 akibat Natal dan Tahun Baru.

“Sehingga dengan demikian clear tidak ada lagi harus ada polemik dan lain sebagainya mengenai edaran ini. Kita sepaham intinya adalah protokol kesehatan harus dilaksanakan. Ibadah Natal 25 Desember, Ibadah Natal yang terbatas  kehadirannya masih bisa dilakukan. Sedangkan perayaan itulah yang tidak bisa dilakukan, mengumpulkan orang banyak, beramai-ramai dan lain sebagainya,” tuturnya, Jum’at (29/10/2021).

Di tempat yang sama, Ketua Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Wilayah Pelayanan Kalteng, Sipet Hermanto, mengatakan audiensi yang dilakukan dengan jajaran pimpinan Pemprov Kalteng berdasarkan permintaan banyak pihak agar organisasi GKE merespon polemik yang ada.

Selanjutnya, menurut Sipet Hermanto, PGI Wilayah Kalteng dapat mengirimkan surat kepada jemaat mengenai hasil pertemuan tersebut.

“Saya kira nanti ada surat lah nanti yang akan dikeluarkan oleh PGIW kepada lembaga-lembaga gereja yang menjadi anggota PGI Wilayah Kalteng untuk disampaikan kepada jemaat bahwa tidak ada persoalan. Semangat kita sama untuk memutus mata rantai Covid-19 jangan sampai terjadi gelombang ketiga dan ini adalah perlu partisipasi dari semua pihak. Kita semua. Dengan catatan bahwa ibadah Natal itu tetap bisa dilaksanakan bahkan perayaan Natal pun dalam kondisi terbatas artinya tetap mengacu pada prokes,” ujarnya.

Ketua Majelis Sinode GKE Kalteng berharap semua pihak bisa turut mengedepankan stabilitas dan kondusifitas daerah. Karena menurutnya ini adalah prasyarat untuk bisa menangani Covid-19 di Kalteng serta mendukung pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar