HUT ke-61 UU Pokok Agraria & Penyelesaian Sengketa Lahan di Kalteng

KBRN, Palangka Raya: 24 September diperingati sebagai Hari UU Pokok Agraria. Sistem dan dasar hukum pemanfaatan lahan diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 agar memberikan manfaat bagi kepentingan bersama dan tidak dikuasai oleh satu pihak saja.

Namun, sengketa lahan di Kalimantan Tengah masih marak terjadi. Banyak masuknya perusahaan besar swasta tidak jarang diikuti dengan persoalan dengan masyarakat sekitar.

Kakanwil ATR/BPN Kalimantan Tengah, Elijas, mengatakan untuk mengurai konflik pertanahan, akar masalah konflik yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Tapi kita sudah punya regulasi terkait pengendalian dari pemanfaatan HGU yang sudah diterbitkan. Artinya kalau itu tidak dimanfaatkan itu akan kita tetapkan sebagai tanah indikasi terlantar yang finishnya adalah sampai tanah terlantar. Di situlah kewenangan Menteri ATR BPN, tanah terlantar ini mau digunakan untuk apa? Biasanya tanah terlantar termasuk ada konflik di dalamnya," tuturnya usai Apel Peringatan HUT ke-61 UU Pokok Agraria di halaman kantor ATR/BPN Kalteng, Jum'at (24/9/2021).

Badan Pertanahan Nasional selanjutnya akan mengidentifikasi apakah lahan terlantar dijadikan bank tanah atau menjadi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Elijas mengatakan pihaknya berupaya mempercepat pelaksanaan kebijakan yang menjadi wewenang Kementrian ATR/BPN.

Sementara itu, dihubungi terpisah Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Duwel Rawing, mengatakan permasalahan sengketa lahan di Kalteng cukup kompleks.

Menurutnya, keberadaan perusahaan besar swasta yang memanfaatkan lahan yang sangat luas di Kalteng seharusnya membawa penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat sekitar. Namun praktik-praktik di lapangan yang tidak sesuai harapan kerap menjadi pemicu konflik.

"Memang pasti kalau BPN biasanya akan melihat status kawasan, dasar kepemilikan. Tapi untuk mengurangi sengketa saya pikir ada hal yang tidak melulu melihat status kepemilikan. Melihat juga kehadiran perusahaan itu membawa manfaat juga bagi masyarakat di sekitarnya sehingga potensi konflik itu bisa dikurangi," tuturnya.

Anggota DPRD Kalteng yang juga mantan Bupati Katingan ini mengatakan yang diinginkan dari kehadiran pelaku usaha di tengah-tengah masyarakat yakni membuka lapangan kerja dan membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Ada tiga pola yang bisa diterapkan yakni perusahaan membina kebun masyarakat sekitarnya, kemudian menampung hasil produksi masyarakat dgn harga yg wajar dan juga membangun plasma bagi masyarakat.

Namun Duwel menilai tiga hal ini lalai dilakukan sehingga menimbulkan konflik agraria.   Menurutnya perlu adanya dorongan supaya hal-hal ini dapat diselesaikan.

"Jangan ada kesan pemodal datang hanya untuk membawa peningkatan penghasilan bagi pemilik modal tapi agak kurang memperhatikan keadaan masyarakat di sekitarnya," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00