PWI Kalteng Gelar Pelatihan Menulis Berita Ramah Anak

KBRN, Palangka Raya: Pelatihan penulisan berita ramah anak yang dirancang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Tengah siap digelar. Bahkan kuota peserta secara luring yang disiapkan, sudah terisi penuh. 

Meski begitu, PWI Kalteng masih membuka kesempatan untuk wartawan mengikuti secara daring.

“Kuota hanya 30 orang untuk pertemuan tatap muka. Sisanya diberikan kesempatan mengikuti secara daring. Kita sudah siapkan zoom meeting dengan kapasitas 150 orang peserta,” ungkap Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Provinsi Kalteng, Seventin Gustapatmi, Senin (20/9/2021).

Vivin menjelaskan PWI sebetulnya sangat ingin menggelar kegiatan tatap muka dengan peserta yang banyak tetapi hal tersebut memang tidak memungkinkan. Berdasarkan Instruksi Mendagri, peserta tatap muka di dalam ruangan hanya dibatasi 30 orang. 

Bagi peserta yang belum terdaftar, jelas Vivin, masih diberikan kesempatan untuk mengikuti secara daring. PWI sudah membuka link zoom meeting bagi peserta yang tidak berkesempatan hadir secara langsung. 

“Pelatihan akan diisi pemateri dari Anggota Komisi Kompetensi PWI Pusat Refa Riana dan Kepala Bidang Pemenuhan, dan Perlindungan Anak, Dinas PPPAKKB Pemprov Kalteng, Mulyo Suharto,” tegas Vivin.

Menurut Vivin, selain sebagai pengurus PWI Pusat Refa Riana merupakan assessor Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang cukup berpengalaman. Beliau mengalami karir sebagai assessor UKW sejak tahun 2015, dan berpengalaman sebagai penguji wartawan Madya.

"Tentu sangat sayang bagi wartawan yang tidak memanfaatkan moment kedatangan beliau," ujarnya. 

Terpisah, Ketua PWI Kalteng M Harris Sadikin menjelaskan, pelatihan penulisan ramah anak merupakan bentuk kepedulian PWI terhadap wartawan. 

Menurutnya cukup banyak wartawan yang belum memahami pedoman pemberitaan ramah anak (PPRA). Apalagi PPRA mempunyai ancaman sanksi yang cukup berat.

“Pelanggaran PPRA bisa langsung disanksi pidana, tanpa melalui UU Nomor 40 tahun 1999. Meski tahap penilaian akhir apakah ada pelanggaran PPRA atau tidak, tetap menjadi kewenangan Dewan Pers,” tegas Harris.

Wartawan yang melanggar PPRA, jelas Harris, bisa dikenai sanksi pidana 5 tahun, dan denda Rp 5 juta. 

"Tapi untuk jelasnya, silakan besok ditanya langsung dengan narasumber. Masa kedaluwarsa pemberitaan anak mencapai 12 tahun. Artinya, berita yang ditulis sekarang, masih bisa dijadikan alat bukti hingga 12 tahun mendatang," jelas Harris.

Lebih lanjut Harris mengatakan PPRA menganut sistem hukum dari bawah ke atas. Itu mengisyaratkan, pelanggaran PPRA sepenuhnya tanggung jawab wartawan selaku penulis.

Berbeda dengan UU 40 tahun 1999 yang isi pemberitaan merupakan tanggung jawab Pemimpin Redaksi, atau seseorang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab redaksi.

“Jadi pelatihan besok penting bagi wartawan. Jangan terjebak dengan PPRA yang bisa menyandera kita hingga 12 tahun mendatang. Bagi yang tidak sempat mendaftar diperkenankan ikut melalui virtual. Ini kesempatan bagus, untuk lebih mendalami PPRA,” tegas Harris. (Sumber: rilis/ilustrasi: klik Samarinda))

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00