Kebijakan Sertifikat Vaksin Dinilai Membingungkan

KBRN, Palangka Raya : Kebijakan untuk mewajibkan sertifikat vaksin sebagai salah satu prasyarat pelayanan publik terus menuai pro kontra. Ada sebagian pihak yang menilai justru kebijakan menerapkan sertifikat vaksinasi ini justru membingungkan dan membuat masalah baru.

Kepada RRI, seorang pengamat kebijakan publik Jovano Palenewen , Sabtu (31/07/2021) mengungkap, pemangku kepentingan perlu melihat bahwa jumlah vaksin di beberapa daerah belum terpenuhi. Sasaran harus diterima dan jumlah orang yang membutuhkan pelayanan publik masih belum merata. Dalam membuat kebijakan, pemangku kepentingan janganlah tergesa gesa dan membuat masalah baru. Sehingga bisa berdampak bagi perkembangan ekonomi dan perlu dipertimbangkan dengan baik.

“Lebih baik pemerintah mencoba aspek promotif dan ajakan karena ada berbagai bagian ketika pemerintah memberikan maka masyarakat berbondong mencari vaksin”, jelasnya.

Memang kebijakan sertifikat vaksin ini memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mendorong masyarakat untuk mau divaksin. Namun kekurangannya masih banyak warga yang belum menerima vaksin secara merata. Maka hal ini perlu kebijakan dan perhatian khusus dari masyarakat.  (NATA)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00