Dewan Kalteng, : Meritokrasi, Sudah Saatnya

KBRN, Palangka Raya  :  Pemerintah kini sedang berupaya merubah system birokrasi dan dunia kerja di Indonesia menjadi system meritokrasi. Pemerintah berupaya merubah skema dan mekanisme penerimaan ASN untuk nantinya diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kecakapan , kompetensi dan juga keahlian. Namun persoalannya, pemerintah masih menyisakan tugas menampung mereka yang kini menjadi tenaga honor dan tenaga kontrak yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintahan.

Kepada RRI, seorang pengamat kebijakan publik, Jovano Palenewen Kamis (17/07/2021) mengungkap, seharusnya pemerintah menyiapkan instrument yang berbeda bagi tenaga kontrak dan tenaga honorer. Mengingat mereka sudah mengabdi dan bersedia terikat dengan kesepakatan selama ini. Mereka juga telah berkarir dengan baik dan mencoba bekerja secara professional. Dengan demikian pemerintah perlu menyiapkan alat dan mekanisme seleksi yang berbeda kepada tenaga kontrak dan tenaga honor ini. Walaupun diikutkan mekanisme seperti layaknya masyarakat umum, namun perlu ada penilaian indicator yang berbeda.

“Perlu ada aspek tertentu yang harusnya diperhitungkan dan dinilai seperti pelayanan , pengabdian, kedisiplinan dan kinerja mereka  selama ini”, jelasnya. (NATA)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00