Pengamat : Pemerintah Perlu Buat Instrumen Khusus Angkat Honorer

KBRN, Palangka Raya  :  Pemerintah kini sedang berupaya merubah system birokrasi dan dunia kerja di Indonesia menjadi system meritokrasi. Pemerintah berupaya merubah skema dan mekanisme penerimaan ASN untuk nantinya diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kecakapan , kompetensi dan juga keahlian. Namun persoalannya, pemerintah masih menyisakan tugas menampung mereka yang kini menjadi tenaga honor dan tenaga kontrak yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintahan.

Kepada RRI,  seorang anggota DPRD Kalimantan Tengah , Henry Kamis (17/06/2021) mengungkap , bahwa system meritokrasi ini sudah tepat diberlakukan. Memang perlu adanya sebuah mekanisme pengukuran kerja berdasarkan kinerja, bobot , mutu dan profesionalisme sang pekerja itu sendiri.

“Sehingga seseroang bisa ditempatkan di tempat yang seharusnya bisa ia geluti dengan baik”, jelasnya.

Memang merubah system menjadi meritokrasi membutuhkan waktu dan usaha yang ekstra. Di samping itu bagi mereka yang memang sudah masuk dalam tenaga kontrak dan honor di pemerintahan ada baiknya mereka tetap dipertahanakan dan tetap dibina dengan baik. (NATA)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00