Sidang Dugaan Korupsi PDAM Kapuas Kembali Ditunda, Ada Apa?

KBRN, Palangka Raya : Persidangan kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas di Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya yang merugikan negara sekitar Rp7 miliar lebih, kembali ditunda. Seharusnya, berdasarkan jadwal, sidang kembali digelar pada Kamis (22/4/21).

Penundaan ini menurut Humas PN, Heru Setiyadi ketika dikonfirmasi RRI, dikarenakan terdakwa Widodo sempat dinyatakan positif Covid-19, sehingga sampai saat ini masih menjalani isolasi mandiri.

Heru Setiyadi juga membantah jika penundaan berkali-kali ini karena disengaja oleh pihak pengadilan. Menurutnya, pertimbangan kembali ditundanya persidangan, berdasarkan kebijakan dari majelis hakim terkait dengan situasi yang ada saat ini.

"Penerapan persidangan yang ketat bahwa salah satu pihak terkonfirmasi positif tentu ada permakluman. Jadi disini kita menetapkan persidangan yang manusiawi. Sehingga itu bukan sikap PN karena semua diserahkan kepada majelis hakim. Dari awal tidak ada keinginan untuk menunda-nunda sidang," ungkapnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Terdakwa, Morison Sihite mengakui, penundaan sidang tesebut untuk kali keempat dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Menurut Morison Sihite, saat ini kliennya masih dalam masa isolasi mandiri sehingga tidak bisa dihadirkan di ruang sidang rutan.

“Sudah terima informasi dari jaksa penuntut umum, jika saat ini Pak Widodo masih dalam massa isolasi mandiri sampai dengan tanggal 28 April mendatang,” imbuh Morison Sihite.

Seperti diketahui sebelumnya, pada sidang perdana menghadirkan dua orang saksi diantaranya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Safiri dan Kasubag Kasi Keuangan PDAM Kapuas Nunik. 

Terdapat pernyataan menarik dari saksi, terkait disebutnya nama Bupati Kapuas dan hal tersebut juga tercantum di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP).

Namun saksi Safiri menyatakan, dirinya hanya mendengar cerita dari terdakwa Widodo saja terkait disebutnya nama bupati, tanpa mau menulusuri kebenarannya. 

Kemudian pada sidang kedua, mendengarkan keterangan empat orang saksi yakni dua orang dari pegawai PDAM Kapuas dan dua orang dari pihak ketiga, Kamis (25/3/21) lalu. 

Hakim Alfon mencecar beberapa pertanyaan kepada Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Muji Mariana dan Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Muhdiono. 

Paling menarik terkait kejanggalan pengadaan water meter sebanyak 50 item dalam pelaksanaan proyek SRMBR tahun 2016. Padahal seharusnya penyambungan instalasi water meter ke rumah warga berjumlah 1.000 unit.

Saksi Muji Mariana tidak menampik hal tersebut. Dirinya mengatakan, jika di tahun 2016 hingga 2018 masing-masing 1.000 SR untuk Program Hibah Air Minum. 

Sementara itu, saksi dari pihak ketiga yakni Direktur CV Huma Santika, Ferry Wibowo dan Direktur CV Tambun Bungai Mandiri, Diaz Amandio juga turut dihadirkan. 

Di depan hakim, kedua saksi merasa keberatan karena nama perusahaan mereka dicatut dalam pelaksanaan proyek SRMBR, padahal tidak pernah ikut dalam lelang proyek hingga ke pekerjaan. 

Mendengar pengakuan dari kedua saksi dari pihak ketiga ini, baik hakim maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun mempertanyakan siapa oknum yang diduga mencatut nama perusahaan ini.  

Terdakwa Widodo yang pada saat itu menjabat Direktur PDAM Kabupaten Kapuas periode 2013-2017 diduga melakukan tindak pidana korupsi penggunaan dana penyertaan modal pemerintah.

Widodo diduga mempergunakan dana penyertaan modal untuk kepentingannya sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp7,4 miliar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00