Kalteng Siapkan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

KBRN, Palangka Raya: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 8 Januari 2020 lalu telah menetapkan SK Tim Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD PPM).

Hal ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM) yang bertujuan menetapkan target dan strategi pengurangan dan penghapusan merkuri pada 4 bidang prioritas yaitu manufaktur, energi, pertambangan emas skala kecil, dan kesehatan.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri, saat menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi dalam rangka penyusunan RAD Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (PPM) yang diadakan tepat pada Hari Bumi Internasional, Kamis (22/4/2021).

Sekda Kalteng berharap pertemuan Rakor tersebut dapat menghasilkan rekomendasi sehingga Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Provinsi Kalimantan Tengah  dapat segera terwujud.

"Dampak Merkuri yang berbahaya bagi kesehatan akhirnya  mendorong pemerintah untuk berkomitmen mewujudkan Indonesia Bebas Merkuri 2030 dengan menerbitkan  Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM)," ujar Sekda Kalteng.

Fahrizal Fitri mengatakan di Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya Merkuri banyak digunakan untuk usaha pertambangan emas rakyat atau lebih dikenal dengan istilah Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK).

Kegiatan penambangan ini  menjadi mata pencaharian utama masyarakat di sekitar lokasi tambang. Lebih lanjut dikatakan aktivitas PESK ini lebih banyak dilakukan secara illegal, maka sangat sulit untuk menentukan jumlah dan luasan dampak lingkungan, kesehatan dan ekonominya yang membuat mereka sering diidentikkan dengan istilah PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin). (foto: MMCKalteng)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00