Terdakwa Korupsi Sumur Bor Karhutla Divonis Bebas, Jaksa Ajukan Kasasi

KBRN, Palangka Raya : Kasus dugaan korupsi sumur bor di Kalimantan Tengah yang menjerat dua terdakwa yakni Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Arianto dan Mohammad Seman selaku konsultan pengawas telah memasuki babak akhir.

Hakim Ketua, Irfanul Hakim menyatakan Terdakwa Arianto tidak bersalah dalam kasus tersebut dan divonis bebas murni. Menurut hakim, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sehingga membebaskannya dari semua dakwaan penuntut umum. Selain itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) diminta memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya. Kemudian uang tunai Rp200 juta yang disita segera dikembalikan kepada Arianto.

Menanggapi putusan ini, Kepala Seksi Tindakan Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Palangka Raya, Irwan Ganda Saputra ketika dikonfirmasi RRI, Rabu (21/4/21) menegaskan, pihaknya akan mengajukan kasasi terkait vonis bebas oleh hakim tersebut. Irwan Ganda Saputra juga memastikan, penyidikan akan terus berjalan.

"Selaku jaksa penuntut umum, tentunya kami akan melaporkan kepada pimpinan untuk segera mungkin melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah salinan putusan kami terima dan dipelajari pertimbangan-pertimbangan hakim, kenapa bisa memutus bebas. Pastinya, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, posisi pejabat pembuat komitmen itu sangat krusial karena wajib mempertanggungjawabkan barang atau keuangan dalam proses pengadaan," ujarnya.

Seperti diketahui, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Tengah (Kalteng) saat itu Fahrizal Fitri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Tugas Pembantuan untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) Tahun Anggaran 2018, menunjuk Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada DLH Kalteng, Arianto sebagai PPK II.

Pelaksanaan proyek sumur bor sebanyak 700 titik di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh Masyarakat Peduli Api (MPA). Mohammad Seman selaku Konsultan Pengawas kemudian melaporkan sejumlah pengawasan yang ternyata fiktif tapi tetap menerima pencairan anggaran.

JPU menuding Arianto dan Mohammad Seman melakukan pengawasan fiktif dan mencairkan anggaran dengan pertanggung jawaban administrasi saja. Terdakwa Mohammad Seman telah lebih dahulu divnis 2 tahun penjara setrta denda Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00