Kejari Mentawai Tahan Tiga Oknum Tersangka Penyelewengan APBDESA 2020

KBRN, Padang : Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai menetapkan 3 orang perangkat desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan APBDesa tahun 2020 sebesar 825 juta rupiah.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai Siti Holija Harahap yang didampingi kasi  pidana khusus Kejari Kepulauan Mentawai Riza Adriansyah dalam keterangan persnya mengatakan, ketiga tersangka itu berinisial P yang merupakan mantan Kepala Desa Simalegi, SL mantan sekretaris desa, dan GA mantan bendahara desa. Dijelaskan Siti Holija Harahap, total kerugian sebesar 825 juta 332 ribu 569 rupiah//

"Dimana diduga adanya penyelewengan dan penyalahgunaan terhadap dana desa yang mana total kerugiannya secara keseluruhannya sebesar Rp825.332.569,-. Selain itu juga terdapat pengelolaan keuangan, yang tidak sesuai aturan perundang-undangan," ujar Siti Holija Harahap, Senin (23/05/2022).

Lebih lanjut Siti Holija Harahap menjelaskan, ketiga tersangka saat ini dilakukan penahanan di rumah tahanan (rutan) Anak Air Kota Padang. Dari pantauan awak media terlihat, para tersangka didampingi keluarga dan kuasa hukumnya.

"Dalam hal ini kami melakukan penahanan terhadap para tersangka, tujuannya guna memperlancar dan mempercepat proses hukum yang sedang berjalan," imbuhnya.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka yakninya Ridwan Zainal, menuturkan, pihaknya menghormati dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan.

"Kita sebagai kuasa hukum akan melakukan langkah-langkah hukum sampai nantinya ke pengadilan. Para tersangka yang telah ditahan oleh Kejari Mentawai belum tentu dikatakan mereka bersalah, karena harus ada pembuktian di pengadilan. namun pada intinya kita menghormati dan menghargai proses yang dilakukan oleh Kejari Mentawai,"tuturnya.

Ketiga tersangka dikenakan pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Subsidair//  Pasal  3  jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang, pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 tentang, perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang, pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar